Connect with us

Bandar Lampung

Diduga Hasil Penyelidikan Cacat Hukum,Sidang Di Tunda Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Surat

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung – Jaksa penuntut umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang membacakan replik penolakan eksepsi terdakwa Sjahril Hamid, Nomor Perkara 417/Pid.B/2024/PN Tjk dalam kasus dugaan pemalsuan surat.

Sehingga dalam hal ini, JPU meminta Hakim agar menolak eksepsi secara keseluruhan dalam persidangan yang berlangsung dengan agenda Replik Penuntut Umum, di ruang Oemar Seno Aji PN Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (13/6/24).

Sebelumnya dalam agenda sidang, Pembacaan Keberatan/Eksepsi pada Senin 10 Juni 2024, Kuasa Hukum menyatakan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik dari Polda Lampung terhadap kliennya cacat hukum dan atau setidak-tidaknya tidak sah.

Sehingga Dakwaan JPU terhadap terdakwa adalah cacat hukum karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah atau cacat hukum dan tidak dapat diterima.

Selain itu, menurut Kuasa Hukum terdakwa Indra Jaya, S.H., M.H., Pelapor tidak memiliki legal standing yang jelas terkait kepemilikan tanah sehingga gugur. Kemudian Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga batal demi hukum (null and void).

Kuasa Hukum juga menyatakan bahwa Surat Dakwaan JPU terhadap Terdakwa dalam perkara pidana Nomor Perkara : 417/Pid.B/2024/PN Tjk, adalah Batal demi hukum dan/atau dibatalkan.

“Demi hukum, memerintahkan kepada JPU untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan seketika setelah Putusan Sela diucapkan,” jelasnya dalam Eksepsi pada Senin (10/6/24).

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum PN Tanjung Karang dalam membacakan replik atas eksepsi tersebut menyatakan bahwa

“Atas dasar-dasar yang tertera dalam replik ini, yang telah disampaikan kami menolak secara keseluruhan eksepsi terdakwa dengan tidak mengurangi hak-hak hukumnya,” ujarnya.

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak secara keseluruhan eksepsi terdakwa.

Sementara itu, Hakim menyatakan persidangan secara resmi ditunda kemudian melanjutkan agenda sidang putusan sela yang akan dilaksanakan pada Rabu 19 Juni 2024 mendatang.(tim)

Bandar Lampung

Laporan Akar Lampung Jadi Atensi KPK

Redaksi LT

Published

on

Lampung – Surat Laporan Dewan Pengurus Pusat (DPP) akar Lampung atas dugaan pengemplangan pajak PT Sugar Group Company (SGC) senilai 20 Triliun menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jakarta untuk segera turun ke Lampung.

Dalam laporan akar Lampung di gedung merah putih itu, KPK akan menindaklanjuti laporan akar Lampung pada soal dugaan pengemplangan pajak PT. SGC.

Ketua DPP Akar Lampung Indra Musta’in mengatakan, selain dugaan pengemplangan pajak, DPP AKAR Lampung juga melaporkan atas dugaan kongkalikong mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan PT SGC, terkait telah terbitnya Pergub 33 tahun 2020, yang banyak menabrak peraturan perundang undangan yang di terima oleh Pengaduan Masyarakat Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan (Dumas) KPK.

“Hari ini surat kita Alhamdulillah telah diterima oleh Dumas 2 KPK di Gedung Merah Putih Jakarta, sebagai tindak lanjut atas pengemplangan pajak PT SGC, dan juga dugaan kongkalikong Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan pihak PT.SGC, “kata Indra kepada media ini. Jumat (19/07)

Dalam laporan yang di layangkan oleh akar Lampung itu, kata Indra, terdapat beberapa point yang meski ditindaklanjuti oleh KPK kepada PT SGC di Lampung. Yang telah menimbulkan kerugian Negara hingga Triliunan tersebut.

“Kita mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pergub Lampung Nomor 33, peraturan yang dikeluarkan gubernur 2019- 2024 antara Arinal Djunaidi dengan pihak perusahaan dan juga dugaan pengemplangan pajak PT. SGC senilai 20 TRILIUN mesti di usut tuntas,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Indra, dalam agenda di gedung KPK itu, pihaknya pun melakukan Aksi damai sebagai bentuk desakan ke KPK untuk segera turun ke Lampung.

“Aksi damai di KPK ini juga sebagai wujud bahwa permasalahan PT SGC ini tidak pernah selesai jika tidak ditangani dengan serius oleh APH, maka dari itu kita berharap KPK untuk dapat mengambil alih persoalan ini, agar permasalahan itu dapat segera terselesaikan,” tegasnya

Sementara, Dumas 2 KPK Dak Venska mengungkapkan, jika pihaknya akan segera menindaklanjuti pengaduan ini, mengingat Lampung sebagai salah satu provinsi yang menjadi catatan KPK dengan kategori tingkat pelaku korupsi terbanyak di Indonesia

“Mengenai PT SGC, memang selama ini banyak yang melaporkan tapi lebih fokus pada HGU, untuk persoalan pengemplangan pajak ini akan menjadi atensi khusus yang coba akan di pelajari oleh pihak KPK dan mengenai terbitnya pergub penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya akan dipelajari. selambat lambatnya KPK akan memberikan informasi kembali 20 hari kerja semenjak surat ini di terima,” tandasnya

Continue Reading

Bandar Lampung

Edarkan Sabu, Tukang Ojek Pangkalan Di Bandar Lampung Ditangkap Polisi

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung – Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap AY (49), warga Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, lantaran nekat mengedarkan narkotika jenis sabu sabu.

Pria yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan ini, ditangkap petugas, di rumah kontrakannya, di jalan sakai sambayan, Gang Pemancingan, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, pada Rabu (10/7/2024) siang.

Saat ditangkap, petugas menemukan 1 buah bungkus plastik ukuran sedang berisikan sabu, 1 buah timbangan digital dan 1 plastik klip sisa residu.

Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto menjelaskan bahwa pelaku AY (49) menyimpan barang haram tersebut di dapur rumah kontrakannya.

“Kita mendapati informasi dari masyarakat, jika di rumah kontrakannya tersebut kerap menjadi lokasi transaksi narkoba,” Kata Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih, Jumat (19/7/2024).

Gigih menambahkan bahwa, pelaku AY (49) sudah melakoni bisnis haramnya tersebut, sejak 3 bulan lalu.

“Pelaku AY (49) mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial DD (DPO)” kata Gigih.

Dari 1 kantong sabu yang dibelinya dari DD (DPO), Residivis Narkoba tahun 2012 ini , berhasil menjual 5 paket kecil sabu, dengan total harga 8 ratus ribu rupiah.

“Transaksinya langsung ketemuan sama konsumennya (COD)” kata Kompol Gigih.

Hasil pemeriksaan, Pelaku AY (49) nekat berjualan sabu, untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, karena penghasilan dari menjadi tukang ojek, dirasa belum cukup.

Selain pelaku, Petugas juga berhasil 1 bungkus plastik bening berisikan sabu seberat 4,7 Gram, 1 buah timbangan digital, 1 buah dompet dan 1 pack plastik klip.

Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) Sub Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun.(*)

Continue Reading

Bandar Lampung

Persiapan Pengamanan Pilkada Serentak 2024, Polda Gelar Pasukan dan Cek Perlengkapan

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNG — Polda Lampung melakukan gelar pasukan dan pemeriksaan perlengkapan untuk persiapan pengamanan Pilkada 2024.

Gelar pasukan ini diikuti ratusan personel di Lapangan Korpri, Komplek Pemprov Lampung, Jumat (19/7/2024) pagi.

Pantauan di lokasi, ratusan personel mulai dari Satbrimob hingga Sabhara telah melakukan persiapan gelar pasukan.

Para personel ini berpakaian dan bersenjata lengkap sebagai bagian dari pemeriksaan kesiapan pengamanan.

Terlihat juga kendaraan taktis dan peralatan pengendalian massa telah berada di lokasi.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah mengatakan, gelar pasukan ini dilakukan untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada 2024 yang akan dilakukan secara serentak pada November mendatang.

“Gelar pasukan untuk persiapan dan pemeriksaan power of hand Kapolda dalam rangka pengamanan pilkada,” kata Umi, Jumat.

Rincian pasukan yang mengikuti gelar ini diantaranya Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Polairud, dan Pamobvit masing-masing 30 personel.

Kemudian, Ditsamapta sebanyak 200 personel, Ditlantas (40 personel), Satbrimob (500 personel), Bidpropam, Ditbinmas, Biddokes masing-masing sebanyak 20 personel.

Continue Reading

Trending