Connect with us

Bandar Lampung

Sugar Group Companies Terus di Soal, LSM AKAR Lampung Lapor Jokowi

Redaksi LT

Published

on

Jakarta : Tetap semgangat membela masyarakat, LSM Aliansi Komando Aksi Rakyat Lampung (Akar Lampung) melaporkan dugaan KKN pergub 33 tahun 2020 tentang Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu ke kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Rabu (13/06/2024).

Tak hanya itu LSM AKAR Lampung juga mendatangin kantor Kementrian Lingkungan Hidup RI, ATR/BPN dan kantor Kesekretariatan Presiden.

Dalam laporannya ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (LSM AKAR) Lampung, Indra Musta’in menyebut PT. Sugar Group Companies melanggar pergub Lampung Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu.

Taknya itu Musta’in juga menyebut PT. Sugar Group Comapnies mengangkangi klausul tidak boleh membakar lahan tebu saat panen yang di tanda tangani Kepala BPN. Namun perusahaan yang di pimpin Lee Purwanti itu tetap melakukan pembakaran lahan tebu saat panen. dan dalam fiktum HGU jelas tertera apabila persyaratan dilanggar maka HGU batal demi hukum.

Akibat pembakaran tebu itu, SGC telah merugikan ekonomi masyarakat, kerugian lingkungan hidup, ekologi ekositem, dan kerugian kesehatan masyarakat.

” Pergub tersebut memang di cabut tapi sudah dilaksanakan selama 3 tahun sebelumnya, maka atas dasar itu terjadi KKN yang dilakukan karena pergub telah melanggar UU, serta telah membuta kerugian kepada negara dan rakyat Lampung, kami minta Pemprov dan perusahaan bertanggung jawab baik di depan hukum maupun di depan rakyat secara ekonomi,”. ujar indra

LSM AKAR Lampung juga mendatangi kantor ATR/BPN melapor dan meminta meminta Menteri ATR/BPN segera menghentikan seluruh aktifitas PT. Sweet Indo Lampung dengan alasan terhadap HGU 11.845, 32. Ha telah batal dengan sendirinya lantaran Sweet Indo Lampung melanggar klausul tidak boleh membakar panen tebu, namun perusahaan tersebut melakukan panen dengan cara di bakar, dan dalam fiktum HGU jelas tertera apabila persyaratan dilanggar maka HGU batal demi hukum.

Musta’in menuding Gubernur Lampung Arinal Djunaidi semasa menjabat (saat ini masa jabatan gubernur lampung habis) syarat terindikasi dugaan KKN. Dimana Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020, tentang Tata Kelola Panen Tebu sebagaimana diubah dengan Pergub Lampung Nomor 19 Tahun 2023, yang telah di cabut tahun 2024 oleh Pemprov Lampung, pencabutan di lakukan setelah MA mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1P tahun 2024 yang memrintahkan agar pergub di cabut (Pergub dicabut setelah berlaku dan dijalankan oleh pemprov dan dilaksanakan oleh Perusahaan Tebu PT Sugar Grup Company (ILP dan SIL).

Pergub tersebut dikeluarkan oleh Pemrov Lampung dan dianggap telah menganggkangi Hukum yang berlaku serta tidak patuh terhadap Undang Undang, adapun UU yang di kangkangi yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 22 Tahun 2019, tentang Sistem Budidaya Pertanian yang Berkelanjutan, selain itu Pergub tersebut bertentangan dengan Permentan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang baik dan Permentan 05 tahun 2018 tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (LSM AKAR) Lampung, Indra Musta’in menilai pergub yang diterbitkan Arinal Djunaidi terkesan berpihak pada perusahaan Sugar Group Company (SGC) dan merugikan rakyat khususnya masyarakat Tulang Bawang dimana lokasi perusahaan tebu itu berada di Kabupaten Tulangbawang.

Untuk itu LSM AKAR Lampung meminta Prsiden RI Joko Widodo memberikan atensi khusus terkait persoalan yang sudah menahun terjadi di Provinsi Lampung akibat ulang Sugar Group Companies. (Arek).

Bandar Lampung

Laporan Akar Lampung Jadi Atensi KPK

Redaksi LT

Published

on

Lampung – Surat Laporan Dewan Pengurus Pusat (DPP) akar Lampung atas dugaan pengemplangan pajak PT Sugar Group Company (SGC) senilai 20 Triliun menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jakarta untuk segera turun ke Lampung.

Dalam laporan akar Lampung di gedung merah putih itu, KPK akan menindaklanjuti laporan akar Lampung pada soal dugaan pengemplangan pajak PT. SGC.

Ketua DPP Akar Lampung Indra Musta’in mengatakan, selain dugaan pengemplangan pajak, DPP AKAR Lampung juga melaporkan atas dugaan kongkalikong mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan PT SGC, terkait telah terbitnya Pergub 33 tahun 2020, yang banyak menabrak peraturan perundang undangan yang di terima oleh Pengaduan Masyarakat Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan (Dumas) KPK.

“Hari ini surat kita Alhamdulillah telah diterima oleh Dumas 2 KPK di Gedung Merah Putih Jakarta, sebagai tindak lanjut atas pengemplangan pajak PT SGC, dan juga dugaan kongkalikong Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan pihak PT.SGC, “kata Indra kepada media ini. Jumat (19/07)

Dalam laporan yang di layangkan oleh akar Lampung itu, kata Indra, terdapat beberapa point yang meski ditindaklanjuti oleh KPK kepada PT SGC di Lampung. Yang telah menimbulkan kerugian Negara hingga Triliunan tersebut.

“Kita mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pergub Lampung Nomor 33, peraturan yang dikeluarkan gubernur 2019- 2024 antara Arinal Djunaidi dengan pihak perusahaan dan juga dugaan pengemplangan pajak PT. SGC senilai 20 TRILIUN mesti di usut tuntas,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Indra, dalam agenda di gedung KPK itu, pihaknya pun melakukan Aksi damai sebagai bentuk desakan ke KPK untuk segera turun ke Lampung.

“Aksi damai di KPK ini juga sebagai wujud bahwa permasalahan PT SGC ini tidak pernah selesai jika tidak ditangani dengan serius oleh APH, maka dari itu kita berharap KPK untuk dapat mengambil alih persoalan ini, agar permasalahan itu dapat segera terselesaikan,” tegasnya

Sementara, Dumas 2 KPK Dak Venska mengungkapkan, jika pihaknya akan segera menindaklanjuti pengaduan ini, mengingat Lampung sebagai salah satu provinsi yang menjadi catatan KPK dengan kategori tingkat pelaku korupsi terbanyak di Indonesia

“Mengenai PT SGC, memang selama ini banyak yang melaporkan tapi lebih fokus pada HGU, untuk persoalan pengemplangan pajak ini akan menjadi atensi khusus yang coba akan di pelajari oleh pihak KPK dan mengenai terbitnya pergub penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya akan dipelajari. selambat lambatnya KPK akan memberikan informasi kembali 20 hari kerja semenjak surat ini di terima,” tandasnya

Continue Reading

Bandar Lampung

Edarkan Sabu, Tukang Ojek Pangkalan Di Bandar Lampung Ditangkap Polisi

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung – Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap AY (49), warga Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, lantaran nekat mengedarkan narkotika jenis sabu sabu.

Pria yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan ini, ditangkap petugas, di rumah kontrakannya, di jalan sakai sambayan, Gang Pemancingan, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, pada Rabu (10/7/2024) siang.

Saat ditangkap, petugas menemukan 1 buah bungkus plastik ukuran sedang berisikan sabu, 1 buah timbangan digital dan 1 plastik klip sisa residu.

Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto menjelaskan bahwa pelaku AY (49) menyimpan barang haram tersebut di dapur rumah kontrakannya.

“Kita mendapati informasi dari masyarakat, jika di rumah kontrakannya tersebut kerap menjadi lokasi transaksi narkoba,” Kata Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih, Jumat (19/7/2024).

Gigih menambahkan bahwa, pelaku AY (49) sudah melakoni bisnis haramnya tersebut, sejak 3 bulan lalu.

“Pelaku AY (49) mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial DD (DPO)” kata Gigih.

Dari 1 kantong sabu yang dibelinya dari DD (DPO), Residivis Narkoba tahun 2012 ini , berhasil menjual 5 paket kecil sabu, dengan total harga 8 ratus ribu rupiah.

“Transaksinya langsung ketemuan sama konsumennya (COD)” kata Kompol Gigih.

Hasil pemeriksaan, Pelaku AY (49) nekat berjualan sabu, untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, karena penghasilan dari menjadi tukang ojek, dirasa belum cukup.

Selain pelaku, Petugas juga berhasil 1 bungkus plastik bening berisikan sabu seberat 4,7 Gram, 1 buah timbangan digital, 1 buah dompet dan 1 pack plastik klip.

Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) Sub Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun.(*)

Continue Reading

Bandar Lampung

Persiapan Pengamanan Pilkada Serentak 2024, Polda Gelar Pasukan dan Cek Perlengkapan

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNG — Polda Lampung melakukan gelar pasukan dan pemeriksaan perlengkapan untuk persiapan pengamanan Pilkada 2024.

Gelar pasukan ini diikuti ratusan personel di Lapangan Korpri, Komplek Pemprov Lampung, Jumat (19/7/2024) pagi.

Pantauan di lokasi, ratusan personel mulai dari Satbrimob hingga Sabhara telah melakukan persiapan gelar pasukan.

Para personel ini berpakaian dan bersenjata lengkap sebagai bagian dari pemeriksaan kesiapan pengamanan.

Terlihat juga kendaraan taktis dan peralatan pengendalian massa telah berada di lokasi.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah mengatakan, gelar pasukan ini dilakukan untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada 2024 yang akan dilakukan secara serentak pada November mendatang.

“Gelar pasukan untuk persiapan dan pemeriksaan power of hand Kapolda dalam rangka pengamanan pilkada,” kata Umi, Jumat.

Rincian pasukan yang mengikuti gelar ini diantaranya Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Polairud, dan Pamobvit masing-masing 30 personel.

Kemudian, Ditsamapta sebanyak 200 personel, Ditlantas (40 personel), Satbrimob (500 personel), Bidpropam, Ditbinmas, Biddokes masing-masing sebanyak 20 personel.

Continue Reading

Trending