Connect with us

Bandar Lampung

Soal SGC, KSP Janji Segera Tindak Lanjuti Pengaduan LSM AKAR Lampung

Redaksi LT

Published

on

Jakarta – Setelah melakukan audien serta pelaporan ke berbagai seperti Kementerian ATR/BPN, Kejagung, KLHK. Kali ini Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Komando Aksi Rakyat, (AKAR) Kembali mendatangi Gedung Kantor Staf ke Presidenan.

Ketua LSM AKAR Lampung Indra Mustain dan jajarannya di sambut hangat staf Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Deputi IV Djonas Joko.

Kedatangan AKAR Lampung menyampaikan berbagai laporan yang sudah di sampaikan kepada Presiden RI agar semua laporan yang di laporkan segera di tindak lanjuti.

Lebih jauh Indra mengatakan laporan ke berbagai kementerian yang di sampaikan AKAR Lampung bukan tanpa alasan melainkan masing masing kementerian memiliki kewenangan dan tugas dalam mengurai persoalan yang ditimbulkan dari Pergub Nomor 33 Tahun 2020.

Kementerian ATR/BPN yang menangani tentang HGU dan hak atas tanah tersebut berwenang untuk memberikan surat kepada PT. Sweet Indo Lampung agar menghentikan seluruh aktifitas tanam dan panen serta aktifitas lainnya, hal ini dikarenakan HGU telah batal secara hukum, dimana terdapat klausul pada salah satu diktum persaratan HGU yang telah dilanggar oleh PT. SIL, HGU Tahun 2017 dengan luas 11.885,32. hak atas tanah tersebut telah diberikan oleh ATR/BPN pada tahun 2017 kepada PT. Sweet Indo Lampung, Dan terdapat diktum yang membunuinyakan HGU batal apabila penerima HGU melaksanakan pembakaran Panen tebu dengan cara dibakar, “kami meminta ATR/BPN, agar segera menindaklanjuti temuan atas HGU tersebut, dan segera meninjau HGU PT. ILP perusahaan lainnya yang juga melakukan pembakaran panen tebu, dinilai telah melanggar perjanjian di dalam HGU tersebut,” tutur Indra

Senada dengan Ketua I DPP AKAR Lampung Rudianto, kedatangan ke kantor kementerian lingkungan hidup dan kehutanan merupakan langkah agar kementerian tersebut benar-benar segera mendesak Pemprov Lampung dan PT. SGC agar segera mengganti kerugian atas terlaksananya PERGUB 33 Tahun 2020.

“Meskipun telah di cabut tapi Pemprov dan PT. SGC segera mengganti kerugian yang ditimbulkan, kami akan terus berkonsolidasi dan terus maju terhadap persoalan ini agar masyarakat yang terdampak betul betul mendapatkan keadilan, dan mendapatkan ganti rugi yang layak,”. ujar Rudianto saat mendampingi Indra Mustain di Ruang Dirjen Penegakkan Hukum LHK, di Jakarta.

Dalam pertemuan itu Indra membeberkan beberapa pelanggaran yang diduga di lakukan PT. Sugar Group Companies yang berkaitan dengan linkungan. Dan dalam perbincangannya AKAR Lampung meminta KLHK serius mengusut persoalan ini dan melakukan uji lapangan saat turun ke Lampung,

Terkait laporannya ke Kejaksaan Agung, Indra menegaskan pelaporannya kepada Kejaksaan Agung merupakan laporan inti, dan meminta kejaksaan agung menindaklanjuti dugaan KKN yang diduga dilakukan mantan Gubernur Lampung Arinal Djuanidi dengan PT. SGC.

Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen Tebu dengan cara dibakar sebagaimana diubah dengan Pergub Lampung Nomor 19 Tahun 2023, yang telah di cabut tahun 2024 oleh Pemprov Lampung, pencabutan di lakukan setelah MA mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1P tahun 2024 yang memrintahkan agar pergub di cabut (Pergub dicabut setelah berlaku dan dijalankan oleh pemprov dan dilaksanakan oleh Perusahaan Tebu PT Sugar Grup Company (ILP dan SIL).

Pergub tersebut dikeluarkan oleh Pemrov Lampung dan dianggap telah menganggkangi Hukum yang berlaku serta tidak patuh terhadap Undang Undang, adapun UU yang di kangkangi yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 22 Tahun 2019, tentang Sistem Budidaya Pertanian yang Berkelanjutan, selain itu Pergub tersebut bertentangan dengan Permentan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang baik dan Permentan 05 tahun 2018 tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, diduga menilai pergub lampung ini berpihak pada perusahaan Sugar Group Company (SGC) dan merugikan rakyat khususnya masyarakat tulang bawang yang terkena dampak langsung polusi pembakaran kebun tebu tersebut. sistem panen kebun tebu dengan cara dibakar itulah yang dinilai menyengsarakan rakyat karena terdampak polusi udara, kesehatan masyarakat dan ekonomi.

Bandar Lampung

Laporan Akar Lampung Jadi Atensi KPK

Redaksi LT

Published

on

Lampung – Surat Laporan Dewan Pengurus Pusat (DPP) akar Lampung atas dugaan pengemplangan pajak PT Sugar Group Company (SGC) senilai 20 Triliun menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jakarta untuk segera turun ke Lampung.

Dalam laporan akar Lampung di gedung merah putih itu, KPK akan menindaklanjuti laporan akar Lampung pada soal dugaan pengemplangan pajak PT. SGC.

Ketua DPP Akar Lampung Indra Musta’in mengatakan, selain dugaan pengemplangan pajak, DPP AKAR Lampung juga melaporkan atas dugaan kongkalikong mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan PT SGC, terkait telah terbitnya Pergub 33 tahun 2020, yang banyak menabrak peraturan perundang undangan yang di terima oleh Pengaduan Masyarakat Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan (Dumas) KPK.

“Hari ini surat kita Alhamdulillah telah diterima oleh Dumas 2 KPK di Gedung Merah Putih Jakarta, sebagai tindak lanjut atas pengemplangan pajak PT SGC, dan juga dugaan kongkalikong Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan pihak PT.SGC, “kata Indra kepada media ini. Jumat (19/07)

Dalam laporan yang di layangkan oleh akar Lampung itu, kata Indra, terdapat beberapa point yang meski ditindaklanjuti oleh KPK kepada PT SGC di Lampung. Yang telah menimbulkan kerugian Negara hingga Triliunan tersebut.

“Kita mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pergub Lampung Nomor 33, peraturan yang dikeluarkan gubernur 2019- 2024 antara Arinal Djunaidi dengan pihak perusahaan dan juga dugaan pengemplangan pajak PT. SGC senilai 20 TRILIUN mesti di usut tuntas,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Indra, dalam agenda di gedung KPK itu, pihaknya pun melakukan Aksi damai sebagai bentuk desakan ke KPK untuk segera turun ke Lampung.

“Aksi damai di KPK ini juga sebagai wujud bahwa permasalahan PT SGC ini tidak pernah selesai jika tidak ditangani dengan serius oleh APH, maka dari itu kita berharap KPK untuk dapat mengambil alih persoalan ini, agar permasalahan itu dapat segera terselesaikan,” tegasnya

Sementara, Dumas 2 KPK Dak Venska mengungkapkan, jika pihaknya akan segera menindaklanjuti pengaduan ini, mengingat Lampung sebagai salah satu provinsi yang menjadi catatan KPK dengan kategori tingkat pelaku korupsi terbanyak di Indonesia

“Mengenai PT SGC, memang selama ini banyak yang melaporkan tapi lebih fokus pada HGU, untuk persoalan pengemplangan pajak ini akan menjadi atensi khusus yang coba akan di pelajari oleh pihak KPK dan mengenai terbitnya pergub penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya akan dipelajari. selambat lambatnya KPK akan memberikan informasi kembali 20 hari kerja semenjak surat ini di terima,” tandasnya

Continue Reading

Bandar Lampung

Edarkan Sabu, Tukang Ojek Pangkalan Di Bandar Lampung Ditangkap Polisi

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung – Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap AY (49), warga Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, lantaran nekat mengedarkan narkotika jenis sabu sabu.

Pria yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan ini, ditangkap petugas, di rumah kontrakannya, di jalan sakai sambayan, Gang Pemancingan, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, pada Rabu (10/7/2024) siang.

Saat ditangkap, petugas menemukan 1 buah bungkus plastik ukuran sedang berisikan sabu, 1 buah timbangan digital dan 1 plastik klip sisa residu.

Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto menjelaskan bahwa pelaku AY (49) menyimpan barang haram tersebut di dapur rumah kontrakannya.

“Kita mendapati informasi dari masyarakat, jika di rumah kontrakannya tersebut kerap menjadi lokasi transaksi narkoba,” Kata Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih, Jumat (19/7/2024).

Gigih menambahkan bahwa, pelaku AY (49) sudah melakoni bisnis haramnya tersebut, sejak 3 bulan lalu.

“Pelaku AY (49) mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial DD (DPO)” kata Gigih.

Dari 1 kantong sabu yang dibelinya dari DD (DPO), Residivis Narkoba tahun 2012 ini , berhasil menjual 5 paket kecil sabu, dengan total harga 8 ratus ribu rupiah.

“Transaksinya langsung ketemuan sama konsumennya (COD)” kata Kompol Gigih.

Hasil pemeriksaan, Pelaku AY (49) nekat berjualan sabu, untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, karena penghasilan dari menjadi tukang ojek, dirasa belum cukup.

Selain pelaku, Petugas juga berhasil 1 bungkus plastik bening berisikan sabu seberat 4,7 Gram, 1 buah timbangan digital, 1 buah dompet dan 1 pack plastik klip.

Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) Sub Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun.(*)

Continue Reading

Bandar Lampung

Persiapan Pengamanan Pilkada Serentak 2024, Polda Gelar Pasukan dan Cek Perlengkapan

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNG — Polda Lampung melakukan gelar pasukan dan pemeriksaan perlengkapan untuk persiapan pengamanan Pilkada 2024.

Gelar pasukan ini diikuti ratusan personel di Lapangan Korpri, Komplek Pemprov Lampung, Jumat (19/7/2024) pagi.

Pantauan di lokasi, ratusan personel mulai dari Satbrimob hingga Sabhara telah melakukan persiapan gelar pasukan.

Para personel ini berpakaian dan bersenjata lengkap sebagai bagian dari pemeriksaan kesiapan pengamanan.

Terlihat juga kendaraan taktis dan peralatan pengendalian massa telah berada di lokasi.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah mengatakan, gelar pasukan ini dilakukan untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada 2024 yang akan dilakukan secara serentak pada November mendatang.

“Gelar pasukan untuk persiapan dan pemeriksaan power of hand Kapolda dalam rangka pengamanan pilkada,” kata Umi, Jumat.

Rincian pasukan yang mengikuti gelar ini diantaranya Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Polairud, dan Pamobvit masing-masing 30 personel.

Kemudian, Ditsamapta sebanyak 200 personel, Ditlantas (40 personel), Satbrimob (500 personel), Bidpropam, Ditbinmas, Biddokes masing-masing sebanyak 20 personel.

Continue Reading

Trending