Lampung Timur : Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur soroti Realisasi Bantuan Sosial (Bansos) pada kabupaten setempat. Pasalnya, Pemerintah Daerah hanya merealisasikan anggaran tersebut hanya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kritikan tersebut disampaikan Azzohiry Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar.
Menurutnya, ada indikasi culas dari penyelenggara atas realisasasi anggaran Bansos tersebut, karena berdasarkan pantauan para anggota Dewan, hanya proposal dari PKB yang telah direalisasikan Tahun Anggaran 2018 silam, sementara pengajuan dari Fraksi Partai lain hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berjalan.
“Saya melihat ini ada sikap dan kinerja dari seorang pejabat penjilat terhadap atasanya, karena PKB yang kuasa, tapi semestinya sebagai penyelenggara pemerintah kan tidak seperrti itu, karenanya kami dari Fraksi Golkar meminta kepada Kepala Daerah dapat meninjau jembali para pejabat dikabupaten ini,” Ucap Azzohiry
Dari adanya persoalan tersebut, para anggota dewan kabupaten itu hanya dijanjikan Sekretaris Daerah dengan Badan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, menjanjikan segera merealisasikan anggaran tersebut melalui pengajuan dari masing-masing Fraksi, namun kenyataanya hingga saat ini tidak ada perkembangan.
Penegasan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Taufik Gani, yang juga mengaku kecewa terhadap Sekretaris Daerah yang hanya mementingkan Fraksi Partai penguasa, dengan mengkesampingkan Fraksi partai lainya.
Diketahui Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 silam menganggarkan Bansos untuk Rumah Ibadah sekitar 10 Milyar, realisasi anggaran tersebut melalui persetujuan Dewan atau biasa dikenal dengan dana aspirasi, kenyataanya, realisasi hanya pada aspirasi Fraksi PKB.
Reporter : Mandra
Editor : Red
