BANDAR LAMPUNG—Polemik ikan asin berbelatung yang dijual di Swalayan Fitrinofane, Bandar Lampung, terus bergulir.
Kasus yang semula dianggap keluhan konsumen kini dipastikan akan dibawa ke rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Kota Bandar Lampung.
Langkah ini diambil menyusul kekecewaan warga dan praktisi hukum yang menilai pemerintah tidak memberi sanksi tegas atas insiden tersebut.
Praktisi Hukum LBH PWRI Lampung, Yanuar S.H., menilai lemahnya tindakan pemerintah hanya akan membuat kasus serupa terus berulang.
“Sejak awal kami sudah sampaikan, ini bukan persoalan kecil. Kalau pemerintah hanya memberi teguran tanpa sanksi, artinya konsumen dibiarkan membeli produk berbahaya tanpa perlindungan. Karena itu, kasus ini akan kami bawa ke DPRD untuk dibahas dalam forum resmi,” tegas Yanuar, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, hearing di DPRD sangat penting agar masalah pengawasan pangan di ritel modern dibedah secara transparan dan melibatkan banyak pihak.
“Kami ingin DPRD memanggil pihak swalayan, Dinas Perdagangan, hingga BPOM. Jangan hanya konsumen yang menjerit, sementara pelaku usaha dengan mudah lolos dari tanggung jawab,” ujarnya.
Yanuar menambahkan, ketiadaan sanksi nyata dari pemerintah menunjukkan lemahnya penegakan hukum di sektor perlindungan konsumen.
“Pasal 62 UUPK sudah jelas, ada ancaman pidana lima tahun penjara atau denda Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang melanggar. Kalau aturan seketat ini saja tidak dijalankan, lalu apa artinya undang-undang?,” kritiknya tajam.
LBH PWRI Lampung menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk membuka opsi untuk mengajukan laporan resmi jika hearing tidak membuahkan hasil.
“Kalau DPRD tidak berani bersikap, maka kami siap membawa kasus ini ke ranah hukum. Jangan sampai kasus ikan asin berbelatung hanya jadi cerita sesaat tanpa ada solusi,” pungkas Yanuar.(tim)
