Lampung Utara : Kejaksaan Negeri Lampung Utara nampaknya diam-diam tengah membidik Kegiatan rapat dan konsultasi ke tiap daerah, Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah dan penataan peraturan perundang-undangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara.
Korps adhyaksa ini pun ditengarai mulai memanggil para pejabat di Sekretariat DPRD dengan melayangkan surat pemanggilan terhadap pejabat-pejabat itu pada rabu (13/3/2019) lalu.
Saat dikonfirmasikan, jum’at (15/3/2019), para pejabat terkait yang nantinya bakal berurusan dengan aparatur penegak hukum (APH) itu, tidak ada yang berhasil ditemui. Hingga pukul 15.45 Wib, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat. Hanya Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Lampung Utara, Basri, yang kedapatan ngantor hingga jam kerja berakhir.
Ketika ditemui, Basri tak menampik dan tak juga membenarkan soal pemanggilan para pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Utara, prihal Kegiatan rapat dan konsultasi ke tiap daerah, Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah dan penataan peraturan perundang-undangan.
” No comment soal itu. Yang jelas saya baru dilantik 30 Januari kemarin. Saya nggak mau statement,” singkat Basri, sore tadi, di kantornya.
Reporter : Alex
Editor : Red
