Bandar Lampung – Ratusan masa Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung kembali menggelar aksi damai di Tugu Adipura Kota Bandarlampung, terkait dugaan pengemplangan pajak yang diduga dilakukan PT. Sugar Group Company (SGC) dengan mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Dalam aksi tersebut, masa meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turun ke Lampung dan memberikan atensi khusus demi penegakkan hukum di Indonesia.
Ketua Presidium DPP Akar Lampung Indra Musta’in mengatakan, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah harus memberikan perhatian khusus terkait persoalan dugaan pengemplangan oleh PT. SGC.
“kami meminta persoalan HGU SGC, persoalan KKN, persoalan Pajak betul – betul segera dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh APH,” kata indra saat orasi. Rabu (31/07).
Selain itu, sambung Indra, Indonesia sebagai negara hukum maka sudah seharusnya panglima tertinggi menegakan hukum seadil – adilnya agar tidak menjadi Preseden buruk bagi Indonesia.
“Hukum mempunyai aturan sendiri dan mesti ditegakkan, dan jika hukum tidak ditegakkan maka aksi jalanan adalah solusi untuk terus menyuarakan kebenaran dan keadilan,” urainya.
Sementara, Koordinator Lapangan Rian Bima Sakti mengungkapkan, Jika persoalan PT. SGC itu dimulai dari lahan yang di kelola melebihi luasan HGU yang di terima dengan adanya lahan konservasi yang di kelola.
“Dengan adanya persoalan lahan masyarakat yang diambil alih, maka kami dari Akar Lampung sangat prihatin dengan kondisi Lampung saat ini, sehingga menjadi persoalan penting terkait pajak dan pendapatan negara, belum lagi persoalan terkait pembakaran tebu adalah persoalan yang memiliki dampak besar, kita minta di cabut HGU sweet Indo Lampung salah satu anak perusahaan PT. SGC karena telah melanggar isi klausul HGU yang tidak membolehkan panen tebu di bakar, ” ungkapnya.
Bahkan, kata dia, di dalam HGU jelas dinyatakan jika panen dibakar maka HGU batal demi hukum, tapi sampai saat ini PT. sweet indo Lampung masih terus beroperasi dimana tegaknya hukum.
” Dengan adanya persoalan ini, sudah layak HGU anak perusahaan dari PT. SGC itu di cabut dan segera usut dugaan pengemplangan pajak perusahaan tersebut dengan mantan Gubernur Arinal Djunaidi,” katanya
Sementara itu, orator aksi sapriansyah menjelaskan, persoalan PT. SGC sejak awal berdasarkan informasi dan pulbaket puldata dimulai sejak pembelian dari grup salim sudah bermasalah, ditambah lahan konservasi masih terus di kelola yang berimbas dengan masyarakat tak kunjung selesai.
“Hal ini yang membuat anak muda dan mahasiswa bergerak bersama dengan AKAR Lampung, kita akan terus bergerak, Minggu depan kita akan demo dijakarta di KPK dan Kejagung untuk meminta penegak hukum dan kami juga akan meminta kepada tokoh muda yang selalu menyuarakan suara pemuda saudara Kaesang agar melihat persoalan ini secara gamblang,” tegasnya
Hal Senada juga diungkapkan Anto gaoh, jika AKAR Lampung menantang semua para calon Gubernur untuk berani bicara dimuka publik siap berjuang bersama pemuda untuk menegakkan Keadilan dan memberikan atensi kepada APH terkait sengkarut persoalan PT. SGC baik persoalan ukur ulang HGU, serta mengusut dugaan Pengemplangan pajak.
“Jika tidak ada satupun Calon Gubernur yang Berani menyatakan hal itu, maka tidaklah mereka berpihak kepada rakyat dan AKAR Lampung tidak di tunggangi kepentingan politik manapun,” pungkasnya. Rilis DPP AKAR LAMPUNG
