Hoaxs! Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024 Dihentikan, Kasi Intelijen Kejari Lampura : Lanjut Terus

banner 468x60

Lampung Utara : Kabar dihentikannya kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di KPUD Lampung Utara merebak. Kejaksaan Negeri Lampung Utara pun membantah keras kabar/informasi tersebut.

Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intelejen) Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ready Mart Handry Royani, menegaskan bahwa penghentian kasus korupsi tidak dilakukan secara sembarangan dan memastikan bahwa kabar penghentian kasus dugaan korupsi dana hibah di KPUD Lampung Utara adalah hoaks atau disinformasi.

Bacaan Lainnya

” Setiap informasi mengenai penghentian perkara korupsi yang tidak berasal dari situs resmi kejaksaan (kejari/kejati) atau melalui siaran pers resmi patut dicurigai sebagai hoaks,” ucapnya, Selasa (31/3/2026)

Ready memastikan Kejaksaan terus menindaklanjuti perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di KPUD Lampung Utara bukan menghentikannya tanpa alasan hukum yang kuat.

” Lanjut terus (dugaan korupsi dana hibah). Dan saat ini masih tahap penyelidikan,” katanya.

Berdasarkan informasi, tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah memintai keterangan kepada sejumlah pejabat di KPUD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Diketahui, polemik pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di KPUD Lampung Utara resmi dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kotabumi, pada Senin (26/5/2025). Laporan itu disampaikan oleh lembaga Pendidikan Pemantauan dan Pencegahan Korupsi (LP3K) Lampung Utara. Adapun isi laporannya berisikan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam penggunaan dana hibah Pilkada.

Kontroversi dana hibah KPU Lampung Utara ini bermula dari adanya belanja proyek fisik yang bersumber dari dana hibah. Padahal, pengadaan proyek fisik itu diduga melanggar ketentuan. Nilai proyek-proyeknya nyaris menyentuh angka Rp500 juta.

Proyek-proyek itu adalah pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp350 juta, rehabilitasi halaman Rp150 juta. Pelaksanaan proyek-proyek itu diperkirakan dikerjakan pada bulan Januari atau Februari 2025. Belakangan diketahui, bahwa nilai proyek pemeliharaan berikut pengadaan KPU nyaris menyentuh angka Rp1 miliar, tepatnya Rp. 927-an juta.

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses