Lampung Selatan, LTD : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar upacara peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang disatukan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024.

Upacara yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, digelar di Lapangan Korpri Komplek Pemkab setempat, Jumat (26/4/2024).

Hadir juga perwakilan jajaran Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Selain itu, upacara diikuti personel Kodim 0421/LS, Polres Lampung Selatan, para ASN dan THLS serta Tim Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Thamrin menyampaikan, bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2024 mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

Thamrin menuturkan, tema itu memiliki makna untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran jajaran aparatur pemerintah daerah, akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki bagi generasi mendatang.

“Melalui momen ini hendaknya dapat menjadi evaluasi dalam pemanfaatan potensi daerah. Agar apa yang menjadi kewenangan daerah dapat mendorong kemandirian daerah, sehingga otonomi daerah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat,” kata Thamrin.

Lebih lanjut Thamrin menyampaikan, bahwa berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023 yang dirilis oleh BNPB, Kabupaten Lampung Selatan menempati urutan ke-4 yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi di Provinsi Lampung.

Terkait hal itu, Kabupaten Lampung Selatan termasuk zona merah. Selain ancaman bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami, pada saat musim hujan potensi bencana hidro meteorogi juga patut diwaspadai.

“Oleh karena itu, saya berharap dalam momentum ini kita dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana,” ujar Thamrin. (Kmf/Ko)

Lampung Utara :Belum cairnya alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2024 selama 4 bulan membuat 232 Kepala Desa di Lampung Utara Galau.

Hari ini, mereka pun langsung menyambangi Kantor Penjabat Bupati Lampung Utara, Aswarodi guna menyampaikan keluhan tentang penghasilan tetap (SILTAP) dari ADD yang tak kunjung cair.

” Kami mewakili kawan-kawan Kepala Desa dan perangkat datang dan diterima langsung oleh Pj bupati, Sekda dan plt. Kadis PMD, guna mempertanyakan hak kami selalu Kepala Desa dan perangkat selama 4 bulan yang belum terbayarkan,” Ujar Ketua Harian APDESI Lampung Utara, Rudi Setiawan, Jum’at (19/4/2024).

Menurut Rudi, ada 2 poin yang menjadi keluhan para Kepala Desa, diantaranya menuntut pencairan ADD tahun 2024 minimal 2 bulan serta memperhitungkan semuanya, bukan hanya SILTAP dan Tunjangan tapi juga dana Operasional dan semua kegiatan (RT,Kader,KPM) yg sumber dananya dari ADD. Kemudian, menuntut pencairan DBH tahun 2022 dan 2023.

Rudi mengatakan dengan tidak dicairkannya hak-hak Kades dan perangkat desa tersebut akan berimbas pada tersendatnya kegiatan kerja Pemerintah Desa.

” Kami berharap kepada PJ Bupati mohon perhatikan nasib kami, karna para perangkat kami sudah gali lobang tutup lobang untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan kebutuhan sehari-hari,” Keluh Rudi.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas PMD Lampu Utara Habibi membenarkan perihal adanya audensi antara pengurus apdesi Lampung Utara bersama Pj. Bupati Lampung Utara, Aswarodi, di ruang kerjanya.

Habibi mengatakan bahwa apdes Lampung Utara mempertanyakan dana Alokasi Dana Desa TA 2024 yang belum terbayarkan selama 4 bulan. Ia menambahkan bahwa pemerintah tahun 2024 ini telah menyelesaikan Anggaran ADD tahun 2023 yang memang diselesaikan tahun 2024 ini. Sedangkan untuk TA 2024 pemerintah telah mengalokasikan pembayaran ADD hanya 1 bulan namun pengurus Apdesi meminta 2 bulan dicairkan.

” Pemerintah menawarkan 1 bulan untuk dibayarkan dana ADD karna keterbatasan anggaran, namun nanti jika sudah ada dana pasti pemkab akan membayar sesuai ketentuannya,” Kata Habibi.

” Pemerintah meminta waktu sampai dengan akhir bulan ini mudah-mudahan ada kabar baik bagi para Kepala Desa,” Imbuhnya.

Lampung Utara: Praktisi Hukum Karzuli Ali,SH mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utata yang hingga kini belum mampu melunasi gaji atau penghasilan tetap (SILTAP) para Kepala Desa selama 4 bulan.

Hal ini diungkapkan Karzuli keoada awak media, Jum’at (19/4/2024). Menurutnya, tidak terbayarnya SILTAP para Kades selama kurang lebih 4 bulan, tentu menjadi beban utang Pemerintah dalam APBD Tahun 2024. Semestinya, Pemerintah terlebih dahulu memprioritaskan penyelesaian SILTAP Kades karena ini sudah mau memasuki triwulan kedua.

” Persoalan hak atau gaji Kepala Desa seharusnya didahulukan demi berjalannya roda pemerintahan dari hulu hingga ilir,” Kata Karzuli.

Ia menilai jika hak-hak kepala desa terabaikan maka akan terjadi tindak pidana korupsi didesa, karena para Kades harus memenuhikebutuhan hidupnya sehari hari.

” Seharusnya prioritaskan gaji Kepala Desa dan perangkatnya. Bagaimana mereka mau kerja bagus kalau haknya saja tidak dipikirkan,” Ucap Karzuki.

Anehnya, Kata Karzuli, Pemerintah terkesan menganggap enteng persolan SILTAP Kades ini.Buktinya, Pemerintah malah lebih mendahulukan menggelar proyek – proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dia meminta keoada Penjabat Bupati Lampung Utata, Aswarodi untuk segera dan secepatnya memberi solusi yang terbaik. Karena, Pemerintah Lampung Utara telah keliru menunda SILTAP Kepala Desa.

” Tidak ada regulasiya untuk menunda pembayaran atau luncuran. Sebab, luncuran tidak berlaku untuk SILTAP Kepala Desa dan perangkatnya. Kecuali kegiatan belanja fisik pihak ketiga karena diatur dengan reguluasi. baik pekerjaan proyek yang sudah selesai maupun pekerjaan tertunda,” Ungkap Karzuli.

Karzuli juga meminta Penjabat Bupati Lampung Utara, Aswarodi untuk segera mengambil langkah berani dengan menunda lelang proyek dan lebih mendahulukan penyelesaian SILTAP.

” Mereka (Kepala Desa) dan perangkatnya punya tanggung jawab dirumah untuk menafkahi keluarga dari gaji mereka, jadi saran saya tunda saja dahulu lelang proyek. Bahaya laten di Lampung Utara ini adalah Korupsi, jadi tindak pidana korupsi itu harus di minimalisir,” Tukasnya.