Lampung Selatan, Lampungtoday : Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Eka Riantinawati menghadiri Forum Nasional Stunting secara virtual melalui zoom meeting di aula Krakatau kantor bupati Lampung Selatan, Selasa 14/12/2021.

Turut hadir dalam acara tersebut pelaksana tugas Kepala dinas Pemberdayaan masyarakat desa (PMD) Erdiyansyah serta beberapa OPD terkait.

Hasto Wardoyo selaku ketua badan koordinasi keluarga berencana Nasional mengatakan Anak dengan stunting tidak mengalami pertumbuhan/perkembangan maksimal sebagaimana anak di usia mereka sehingga tidak hanya fisik atau antropometri yang tidak bisa mencapai optimal akan tetapi kemampuan intelektualnya juga akan di bawah rata-rata oleh karena itu mereka akan sulit untuk bersaing.

“stunting merupakan hasil dari buruknya status nutrisi anak sejak dalam kandungan ,sejak awal kehidupan, sejak bertemunya sperma dan telur awal konsepsi” tuturnya.

Hasto juga mengungkapkan sesuai dengan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting memberikan amanah dan kepercayaan kepada BKKBN untuk menjadi ketua pelaksana tim percepatan penurunan stunting tingkat pusat maka kolaborasi kerjasama konvergensi antar Kementerian lembaga dan juga dari pusat hingga ke desa sangat di perlukan.

“kami sangat memahami dinamika lingkungan yang sangat strategis yang membutuhkan penajaman program dan juga kegiatan agar lebih berhasil guna tentu mempertimbangkan waktu yang terasa sangat pendek untuk menuju tahun 2024 dengan target 14%” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga wakil presiden republik Indonesia K.H ma’ruf Amin mengatakan saat ini satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting, persoalan ini tidak hanya persoalan bangsa di masa sekarang saja melainkan menyangkut persoalan di masa depan karena mereka lah generasi penerus di masa depan kita.

“Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045 kalo modal dasarnya anak-anak bangsa mengalami stunting tergantung perkembangan kognitif dan kesehatannya” ungkap ma’ruf.

Ma’ruf juga menambahkan percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua tidak hanya di tingkat pusat upaya pemerintah daerah bupati dan walikota dari 514 kabupaten kota telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya di daerah

“kembali saya menekankan bahwa pemerintah harus sangat serius dalam penurunan stunting serta berkomitmen dalam pelaksanaannya” tambahnya.

wakil presiden itu juga menjelaskan pada tanggal 22 Desember lalu presiden telah menandatangani peraturan presiden nomer 72 tentang percepatan penurunan stunting supstansinya mengadopsi strategi nasional percepatan pencegahan stunting 2018-2024.

“target kita sangat jelas Kita ingin menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 pada tahun 2030 sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) kita harap Prevelesi stunting sudah 0 dinegara kita ini” jelasnya.

Dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi intervensi pendanaan serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting.

“saya minta kepada para gubernur bupati dan walikota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya didukung dengan sumber daya yang mencukupi dan dipastikan bahwa setiap intervensi yang diperlukan sampai hingga ke tingkat keluarga” tambahnya.

Menutup sambutannya Ma’ruf berharap kolaborasi kerja berbagai pihak yang menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa.

“untuk upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh suatu lembaga atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja membutuhkan keterlibatan semua termasuk pemerintah daerah Desa akademisi media swasta lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan,” tutupnya. (Eko/kmf)