Connect with us

Metro

DPRD Kota Metro Tolak Kenaikan Tarif PBB P2 Tahun 2022

Published

on

METRO — DPRD Kota Metro menolak kenaikan tarif PBB P2 tahun 2022 dan meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat urgensi kenaikan pajak.

“Pertama kita masih pandemi. Masih pemulihan ekonomi. Selanjutnya kenaikan tidak ada penjelasan. Makanya kita pun kaget terima banyak keluhan warga. Bahkan banyak pamong yang enggak berani bagikan ke rumah-rumah warga karena naiknya besar,” tandas Fahmi Anwar, Ketua Komisi II.

Ia mengaku, dari laporan warga, kenaikan tarif PBB P2 terjadi tidak merata dan tanpa penjelasan.

Dimana wajib pajak ada yang mengalami kenaikan hingga 1000 persen atau tahun sebelumnya membayar Rp 130 ribu naik menjadi Rp 1,3 Juta.

“Waktu tarif tidak naik saja capaian atau realisasi kita cuma 60 persen, gimana kalau dinaikin. Kita minta ini dijelaskan dulu cara penghitungannya kepada masyarakat. Lalu dasar naiknya apa dan urgensinya apa. Ini harus disampaikan kepada warga. Jangan main tiba-tiba aja,” bebernya.

Ia meminta, pemerintah harus lebih peka melihat kondisi masyarakat. Serta merubah cara-cara komunikasi yang otoriter saat membuat kebijakan baru.

“Birokrasi transparan itu jangan cuma jargon. Masa naik ratusan ribu bahkan jutaan enggak ada penjelasan,” tandasnya, Rabu (11/5/2022).

Fahmi juga meminta agar pemerintah bisa menjelaskan ke masyarakat terkait rumusan penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Karena di lokasi yang sama ada harga yang berbeda, namun penentuan kenaikan tarif PBB P2 bisa serupa.

Sementara Sekretaris Komisi I Amrulloh menambahkan, adanya kenaikan tarif PBB P2 bisa memberi dampak kepada masyarakat Kota Metro semakin tidak ceria. Karena situasi saat ini masyarakat sangat memerlukan stimulus.

“Bukan mencabut stimulus, ini makin menambah beban masyarakat yang lagi dalam pemulihan. Bagaimana warga mau ceria,” tuntasnya.

Liputan : Zuli

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Metro

Basuki Rahmad Gelar Reses Masa Persidangan II Tahun 2022

Published

on

METRO   :    Anggota DPRD Kota Metro, Basuki Rahmad, menggelar reses masa persidangan II Tahun 2022, yang berlangsung di salah satu rumah warga di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Senin (20/05/2022).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, bahwa masa reses ini merupakan masa yang penting, dimana sejatinya secara fungsional sebagai salah satu media guna menjaring aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya.

“Kegiatan reses ini, merupakan salah satu kewajiban bagi anggota DPRD, guna menjaring aspirasi dari masyarakat,” katanya.

Pria yang menjabat ketua Fraksi Demokrat ini juga menyampaikan, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini nantinya, akan diperjuangkan dengan semaksimal mungkin guna mensejahterakan masyakarat khususnya masyarakat di dapilnya.

“Untuk itu saya siap memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di Kelurahan Margorejo dan akan meminta kepada Pemerintah Kota Metro agar bisa menjadi salah satu prioritas,” jelasnya.

Liputan : Zuli

Continue Reading

Metro

Anggota DPRD Kota Metro Komisi III Kun Komariyati Ankat Bicara Terkait PJU di Kota Metro

Published

on

METRO :  Anggota DPRD Kota Metro, dari komisi III Kun Komariyati, menagih janji dari Walikota Metro terkait progam unggulannya. Dimana salah satunya untuk menjadikan kelurahan yang ada di Kota Metro menjadi terang – benderang.

Srikandi Partai golkar tersebut mengatakan, selama dua tahun dibawah kepemimpinan Walikota Metro Wahdi, banyak program unggulan walikota yang tidak terlaksana. Salah satunya yakni terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Metro.

“Ini berdasarkan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat. Terkait sejumlah wilayah di Kota Metro, yang sampai dengan saat ini belum memiliki lampu penerangan. Jika pun ada PJU nya, pasti dalam keadaan rusak,” katanya, Jumat (17/06/2022).

Dirinya pun merasa heran, dari walikota dilantik sampai dengan saat ini, belum ada penambahan lampu jalan. Dimana sampai saat ini jumlah lampu jalan di Kota Metro terdapat sekitar 4209 titik, dan nilai tersebut masih sangat jauh untuk menjadikan Kota Metro terang-benderang.

“Menurutnya hal tersebut disebabkan karena setiap program walikota, tidak di dukung oleh politicalwill atau politik anggaran dari kepala daerah,” ucapnya.

Wanita kelahiran banyuwangi ini juga mengemukakan, dari semua program unggulan walikota tersebut. Masih sangat jauh dari kata realisasi, padahal masyarakat Kota Metro memilih walikota dalam pilkada kemarin, berdasarkan dengan program-program yang ditawarkan pada saat kampanye.

“Ada sembilan program yang ditawarkan walikota, salah satunya menjadikan kelurahan terang-benderang. Untuk itulah yang menjadi dasar masyarakat dalam memilih walikota kemarin,” terangnya.

Dirinya juga mengingatkan agar Walikota Metro bisa fokus dalam mewujudkan program unggulannya. Sehingga masyarakat bisa merasakan dari program yang tawarkan walikota dalam pilkada kemarin.

“Masyarakat saat ini butuh realisasi dari program-program unggulan walikota. Bukan sekedar pencitraan yang dilakukan oleh walikota,” cetusnya.

Kun juga menambahkan jika terkait dengan masalah anggaran dalam mewujudkan program unggulan walikota. Seharusnya walikota bisa bersikap bijak, dengan memangkas kegiatan yang dirasa tidak penting.

“Lebih baik anggaran yang ada, dipergunakan untuk mewujudkan program unggulan. Dari pada digunakan untuk kegiatan seremoni semata. Sehingga akhirnya slogan mewujudkan Metro Ceria berkonotasi (cepatnya kalau seremoni dan pencitraan aja),” tegasnya.

Liputan : Zuli

Continue Reading

Metro

Amrulloh Ingatkan Walikota Metro Terkait JPT Pratama

Published

on

METRO  :   Setelah dikeluarkannya pengumuman oleh Pansel terkait tiga nama peserta terbaik, yang lolos seleksi di dua jabatan yang dilelangkan, mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD Kota Metro.

Sekertaris Komisi I Amrulloh mengatakan, pasca diumumkannya tiga nama peserta terbaik oleh Panitia seleksi terbuka. Maka selanjutnya merupakan tugas Walikota Metro dalam menentukan pilihan dari peserta yang lolos tersebut, untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama.

“Saya meminta Walikota untuk lebih cermat dalam menentukan pilihan dengan mengedepankan kemampuan, pengalaman serta rekam jejak dari para peserta seleksi yang telah lolos tersebut,” katanya, senin (13/06/2022).

Politisi Partai Demokrat ini juga mencontohkan, terkait pilihan walikota terhadap seorang kepala Bappeda. Dimana menurutnya salah satu pilihan yang kurang tepat. Ini terbukti Kepala Bappeda sudah gagal dalam menjalankan tupoksinya. Sehingga berakibat terhambatnya proses pembangunan di Kota Metro.

“Apalagi yang berkaitan dengan penjabaran visi-misi dan 9 program unggulan sebagai salah satu hutang janji kampanye walikota. Sehingga pada akhirnya kepentingan masyarakat luas yang dirugikan,” ketusnya.

Dirinya menceritakan pada saat rapat LKPJ walikota, sampai dengan hearing dengan LPM dan rapat PBB -P2, ketika ditanya terkait sembilan poin program unggulan walikota.
Kepala Bappeda (Badan perencanaan dan pembangunan daerah) yang memiliki peran sangat penting terkait perencanaan tidak bisa menjawab dan menjelaskan.

“Jangankan untuk mempresentasikannya dari 9 program unggulan walikota tersebut, menjawab pertanyaan terkait program tersebut, satupun tidak bisa dijawab,” terangnya.

Selain itu pria kelahiran teluk betung tersebut juga mengingatkan walikota, agar lebih teliti dan cermat dalam setiap mengeluarkan Surat Keputusan (SK) atau Perwali. Serta berkomitmen untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam SK tersebut.

“Jangan sampai seperti SK Walikota tentang pbb-p2, yang sudah diterbitkan dan ditandatangani oleh walikota kemudian direvisi Sekda. Atau seperti SK walikota tentang penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah Kota Metro, dalam halaman 7 disebutkan setiap tahun menggelar festival putri nuban. Namun walikota malah melanggar keputusannya sendiri” jelasnya.

Pria yang menjabat ketua KAHMI Metro tersebut berharap, agar ketua tim literisasi daerah yang notabane istri dari Walikota Metro, agar mensosialisasikan literasi kepada pihak internal terlebih dahulu. Sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum.

“Dengan memahami arti literisasi, maka kedepan tidak ada lagi SK yang akan diterbitkan mengakibatkan polemik ditengah masyarakat,” ucapnya.

Dirinya juga meminta kepada istri walikota yang juga menjabat sebagai staf ahli I, agar lebih fokus lagi dalam menjalankan tupoksi dan keahliannya. Sehingga kedepan bisa memberikan masukan kepada Walikota maupun Bappeda, terutama mengenai 9 program unggulan sebagai hutang janji walikota pada saat kampanye.

“Saya yakin, dengan adanya masukan dari staf ahli, maka walikota kedepan bisa lebih teliti, cermat dan bijak lagi dalam membuat keputusan. Apalagi jika keputusan tersebut nantinya akan dituangkan kedalam dokumen,” tuturnya.

Liputan : Zuli

Continue Reading

Trending