Connect with us

Apa Kabar Lampung

Gubernur Lampung Sampaikan Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Published

on

(BANDARLAMPUNG) –Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy menyampaikan Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (06/07/2022).

Hadir dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, tersebut Staf Ahli, Inspektur, Sekretaris Dewan, Para Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro pada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur menyatakan, yakin bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi pada umumnya bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang telah di sampaikan dan juga dimaksudkan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengantisipasi, melaksanakan dan menyelesaikan segenap persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan bersama.

Menanggapi pemandangan umum yang telah disampaikan oleh 8 (delapan) Fraksi DPRD Provinsi Lampung, yaitu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya,Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Nasdem Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Amanat Nasional, Gubernur menyampaikan beberapa substansi terkait Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, secara garis besar disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, menyampaikan apresiasi dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Lampung yang ke-8 (delapan) kalinya, hal tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak, termasuk pihak legislatif sebagai salah satu gerbang pengawasan sehingga dapat tetap bekerja sesuai koridor peraturan yang berlaku.

Kedua, kondisi perkembangan pasca Covid-19 yang sudah terkendali diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan angka IPM, penciptaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung yang sudah disusun bersama-sama eksekutif dan legislatif.

Ketiga, terhadap realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai 99,09% dari target APBD Tahun Anggaran 2021, capaian pendapatan tidak terealisasi sempurna akibat beberapa hal diantaranya belum terealisasinya target Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang merupakan Komitmen Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Program IPDMIP Tahun Anggaran 2021 2022. Pendapatan Hibah tersebut yang semula dianggarkan pada TA 2021, baru bisa direalisasikan melalui proses reimbursement pada tahun anggaran 2022 oleh Kementerian Keuangan.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan lain, guna membiayai program kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung. Diharapkan Pendapatan Daerah pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat sehingga Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi program pembangunan menuju masyarakat Lampung Berjaya.

Keempat, pada sisi Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung merealisasikan sebesar 95,16%. Diantaranya terdapat belanja daerah yang realisasinya dibawah 90% dan mempunyai nilai signifikan yaitu Belanja Tidak Terduga. Pada tahun anggaran 2021, Belanja Tidak Terduga dianggarkan terfokus untuk pengeluaran yang sifatnya urgent dan tidak direncanakan.

Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana Belanja Tidak Terduga terealisasi cukup tinggi dikarenakan ploting terhadap belanja-belanja penanganan Covid-19, tahun anggaran 2021, belanja penanganan Covid-19 penganggarannya sudah terdistribusi kepada Perangkat Daerah yang membidangi.

Kelima, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2021 mencapai 383 Milyar yang didalamnya terdapat SiLPA BLUD sebesar 163 Milyar.

Hal ini terjadi akibat adanya peningkatan pendapatan pada sektor BLUD, terutama pada RSUD Abdul Moeloek. Pada tahun 2021 klaim terhadap pendapatan akibat penanganan dan pelayanan Covid-19 dari Pemerintah Pusat terealisasi, hal ini tentu saja menjadi sumber pendapatan yang sangat besar sehingga nilai SiLPA pada tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan yang akan dipergunakan kembali untuk kebutuhan belanja BLUD.

Keenam, mengenai kelanjutan pembangunan Kawasan Kota

Baru, sejauh ini Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan

tindak lanjut untuk keberlangsungan Kota Baru, dengan

melakukan Review Master Plan Kota Baru, dilakukannya

pematokan stackingout dan pengukuran untuk mendukung block plan masing-masing zonasi peruntukan dan dikembangkan pula

infrastruktur kewilayahan ,yaitu terminal, sport center serta pusat kegiatan Agropark serta melakukan pengamanan aset dengan

menempatkan Tim Satgas Pengamanan Aset di Kota Baru yang

diharapkan dapat menjaga aset milik Pemerintah Provinsi Lampung dan berkoordinasi serta melaporkan kepada Koordinasi

dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK-RI terkait progres pengamanan aset Pemerintah Provinsi Lampung.

Ketujuh, terkait pengelolaan aset, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan beberapa langkah strategis yaitu melakukan pra-inventarisasi aset dimana Kepala Perangkat Daerah sebagai pengguna barang melakukan inventarisasi secara mandiri terhadap data aset yang tercantum pada neraca serta Kartu Inventaris Barang (KIB) Perangkat Daerah masing-masing serta mengajukan Sertifikasi bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung terhadap tanah yang belum bersertifikat, sudah bersertifikat, namun belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan Sertifikat hilang/ Pengganti yang tersebar di 15 Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung.

“Hal ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan pengelolaan aset pemerintah daerah, ” kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan plh. Sekdaprov.

Kedelapan, terhadap dukungan kepada pelaku UMKM terutama yang terdampak Covid-19, yaitu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam upaya pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan UMKM guna memperluas pasar dalam bentuk pameran dan promosi produk-produk UMKM, memfasilitasi UMKM untuk masuk pada pasar digital melalui inkubator bisnis yang dilakukan dengan pelatihan dan pembinaan peningkatan kapasitas UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital bagi pemasaran produk UMKM melalui digital marketing, melakukan pembinaan dan pedampingan UMKM melalui peningkatan kapasitas SDM, management usaha, kualitas produk, fasilitas pembiayaan, maupun perluasan jaringan pemasaran.

Selanjutnya strategi peningkatan kompetensi pelaku UMKM telah dilakukan sinergitas antar perangkat daerah terkait, untuk standarisasi bahan baku produk UMKM seperti penerbitan PIRT (pangan industri rumah tangga), Sertifikasi halal, HACCP bagi UMKM, pembinaan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM potensial untuk masuk dan memanfaatkan platform digital marketplace yang ada dalam rangka memperluas akses pemasaran produk UMKM dan memfasilitasi UMKM untuk masuk e-katalog LKPP dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah.

Apa Kabar Lampung

Wagub Nunik Resmi Buka Lampung Begawi 2022 dan Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

Published

on

—- Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, membuka acara Lampung Begawi 2022 dan Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), di Lapangan Enggal, Jumat (19/8/22).

Mengawali sambutannya, Wakil Gubernur Lampung mengungkapkan bahwa saat ini, pertumbuhan ekonomi Lampung secara nasional merupakan salah satu yang masuk dalam jajaran terbaik.

“Semua karena peran dan kerja keras semua pihak dan stakeholder, terutama kerja keras Gubernur dan para Kepala Daerah Kabupaten/Kota serta tentunya berkat kerja keras masyarakat, bahu membahu gotong royong agar perekonomian di Lampung ini, pertumbuhannya dapat tetap terjaga dengan baik,” kata Wagub Chusnunia.

Terkait inflasi, Wagub berharap seluruh pihak dapat bekerjasama agar angka inflasi di Provinsi Lampung dapat terkendali dan ditekan seminimal mungkin supaya pertumbuhan ekonomi Lampung dapat tetap terjaga dan semakin baik lagi.

“Saya harap, bangkit lebih kuat pulih lebih cepat, bukan hanya jargon tapi betul-betul terimplementasi di Provinsi Lampung. Alhamdulillah, memang nyata adanya, di Lampung ini dari aspek kesehatan, Covid-nya dapat tertangani dengan baik, ekonominya juga tertangani dengan baik,” ucap Wagub Chusnunia.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiyono, menyebutkan bahwa kegiatan Lampung Begawi 2022 yang akan berlangsung selama tiga hari ini merupakan momentum untuk mengangkat berbagai kiprah, karya serta kerja, khususnya bagi pelaku usaha menengah dan kecil (UMKM).

Budiyono menjelaskan Lampung Begawi 2022 diisi berbagai kegiatan, diantaranya lomba antar pelajar, donor darah bekerjasama dengan PMI Provinsi Lampung, sarasehan dengan pondok pesantren, talkshow dan fashion show.

Budiyono selanjutnya mengungkapkan, Bank Indonesia ingin mendorong agar potensi investasi di Lampung bisa diangkat dan ditawarkan kepada investor dengan mengundang beberapa calon investor untuk mengikuti paparan beberapa proyek investasi yang potensial di Lampung.

Budiyono kemudian menjelaskan bahwa angka inflasi di Lampung masih tergolong baik, karena untuk ukuran sumatera dan nasional masih tergolong rendah. Selain itu, guna menjaga angka inflasi, Budiyono mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan serta.

“Kita mengajak seluruh masyarakat, termasuk Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk nantinya bisa bersama-sama memenuhi kebutuhan seperti cabai dan lain-lain dari tanaman sendiri, disamping tentu nantinya bisa ditanam di areal yang bisa dikembangkan dengan baik berkolaborasi dengan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan Provinsi Lampung serta seluruh Kabupaten/Kota,” kata Budiyono.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Chusnunia juga melakukan Penyerahan bibit cabai kepada perwakilan 6 KWT dan 1 Kelompok Tani, Penyerahan Sertifikasi Halal kepada 3 UMKM, serta menyaksikan Penandatanganan akad kredit kepada 3 UMKM.

Di penghujung acara, masyarakat yang memadati Lapangan Enggal dihibur oleh penampilan Wali Band. Suasana bertambah meriah ketika Wagub Chusnunia berduet dengan Wali Band menyanyikan lagu berjudul “Cari Jodoh”.

Hadir dalam acara, Anggota Komisi XI DPR RI H. A. Junaidi Auly dan Ella Siti Nuryamah, Anggota DPD RI Abdul Hakim, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Bidang 3 Doddy Budi Waluyo, Forkopimda Provinsi Lampung, Anggota DPRD Provinsi Lampung Jauharoh Haddad, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemprov Lampung Gelar Penilaian Lomba Pondok Pesantren Tahun 2022

Published

on

– Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Ria Andari, mewakili Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, membuka acara sosialisasi Penilaian Lomba Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2022, bertempat di Gedung Pusiban, Senin (29/08/2022).

Hadir dalam Acara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Kepala Bagian Kesra Kota dan Kabupaten se Provinsi Lampung, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, dan Perwakilan Pondok Pesantren Kabupaten/Kota.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Kepala Biro Kesra, dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan ditahun kedua yang terselenggara dalam rangka memajukan pesantren, kegiatan ini dilakukan oleh Pemprov Lampung guna merealisasikan janji kerja Gubernur bersama Wakil Gubernur yaitu ‘Lampung Mengaji’

Untuk saat ini bagian pendidikan yang diminati oleh masyarakat luas salah satunya adalah pondok pesantren, khususnya yang beragama Islam maka mereka akan ada 60% memilih pondok pesantren, sisa nya memilih pendidikan umum.

Tanggung jawab sebagai pemimpin pondok pesantren diantaranya memperhatikan fasilitas yang ada di pondok pesantren, kesehatan juga lingkungan nya harus terawat. Hal tersebut menjadi poin penting dalam penilaian lomba kali ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Harapan dari pak Gubernur sendiri ialah bagaimana pondok pesantren menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pola perilaku, pola hidup bersih dan sehat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pondok Pesantren itu tersendiri.

Ke depan pondok pesantren bisa dinilai dari segi pembelajaran yang berkualitas, dari segi kesehatannya yang bagus, serta membuat nyaman bagi para santri yang tinggal di pondok tersebut.

Ria Andari, juga menyampaikan pesan Gubernur Lampung untuk melakukan kerja sama antar pondok pesantren dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota guna mensukseskan lomba yang akan diselenggarakan.

“Saya menekankan bukan lomba yang menjadi utama, tapi esensi setelah lombanya mulai dari persiapan hingga pelaksanaan hingga akhir dari masing-masing pondok pesantren dan menjadikan atau menerapkan PHBS itu lah yang menjadi poin penting,” tambah Karo Kesra.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Gubernur Arinal Djunaidi Dampingi KSAU Saksikan Latihan Matra Udara II Jalak Sakti Koopsud I

Published

on

Gubernur Arinal Djunaidi mendampingi Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyaksikan Latihan Matra Udara II Jalak Sakti Koopsud I, Hardha Marutha I dan Gwa Wijaya, di Mako Lanud P. M. Bun Yamin, Senin (29/8/22).

Setelah sebelumnya menyambut kedatangan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Lanud P. M. Bun Yamin, Gubernur Arinal Djunaidi bersama KASAU dan rombongan menuju Air Weapon Range (AWR) Astra Ksetra untuk menyaksikan sejumlah rangkaian kegiatan latihan operasi udara.

Rangkaian latihan operasi udara tersebut meliputi 7 operasi udara yang terdiri atas Operasi intelijen, operasi udara serangan strategis, operasi udara perlawanan, operasi mobilitas udara, operasi udara khusus, operasi informasi dan operasi teritorial.

Kemudian Gubernur bersama KASAU bertolak menuju Baseops Lanud P. M. Bun Yamin guna menyaksikan lanjutan rangkaian operasi udara dan manuver prajurit pasukan gerak cepat diantaranya operasi mobilitas udara, operasi perebutan dan pengoperasian pangkalan udara serta operasi perlindungan kekuatan udara.

Ditemui awak media seusai latihan, Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) I Marsda TNI Tedi Rizalihadi menyatakan bahwa Latihan Matra Udara II Jalak Sakti Koopsud I, Hardha Marutha I dan Gwa Wijaya T.A 2022 berlangsung aman dan sukses.

Marsda Tedi selanjutnya menjelaskan, kegiatan latihan ini dilaksanakan secara rutin dengan area lokasi latihan yang berpindah-pindah di wilayah Komando Operasi Udara (Koopsud) I mulai dari Lanud Sabang sampai Kalimantan Tengah.

Adapun personil yang diterjunkan dalam latihan udara ini sebanyak 555 personil dengan melibatkan berbagai macam alutsista, seperti 8 Pesawat F-16, 2 Heli Super Puma, 1 Pesawat EC 725 Caracal, dan lain sebagainya.

Continue Reading

Trending