Connect with us

Bandar Lampung

Komisi DPRD Lampung Dorong APH Tindak Tegas PT PSM

Redaksi LT

Published

1 tahun ago

on

Komisi I DPRD Lampung, mendorong penegakan hukum untuk menindak tegas terhadap pendirian pabrik kelapa sawit PT Pesona Sawit Makmur (PT PSM) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, yang diduga masih ilegal.

Pasalnya, berdasarkan dari penjelasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung, perusahaan tersebut sudah melakukan land clearing. Namun, diduga belum ada izin lingkungan sebagai bagian dari proses analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).

“Sudah jelas keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan (PTSP) bahwa harus dilakukan penegakan hukum. Karena, baik dari DLH, Pol PP, maupun Polda, dari apa yang mereka rumuskan sudah jelas artinya sudah lengkap dan ini sudah melanggar hukum. Mereka (PT. PSM, red) sudah melanggar baik secara administrasi maupun hukuman badan. Tapi di lapangan masih mbalelo, ini harus dikejar. Maka hukum harus ditegakan,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal usai hearing dengan DLH dan Dinas PTSP Lampung, Senin (08/05/2023).

Kemudian, Yozi Rizal juga menegaskan jika ini tidak segera ditindak secara aturan, maka akan menjadi preseden buruk.

“Kalau misalnya kita masih menahan terhadap persoalan tersebut. Maka ini akan menjadi preseden buruk. Ini kita mendorong agar dilakukan tindakan tegas,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi bahwa semua sudah terbukti melanggar, dan mereka belum dapatkan amdal. Tapi, masih dilakukan pendirian pabrik. “Maka dalam waktu dekat Pemprov Lampung harus melakukan penertiban dan polda Lampung juga harus melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan itu,” kata Wahrul.

Hal itu dilakukan, Wahrul meminta agar tidak terjadi hal serupa di daerah-daerah lainnya, yang membiarkan sesuatu yang bermasalah dianggap biasa saja.
“Kita mendorong Polda lakukan proses-proses penegakan hukum. Agar ini tidak terjadi di daerah – daerah lain,” tuturnya.

Menurut Wahrul, Perusahaan itu sudah melanggar secara administratif. “Kalau saya baca di berita acara nya tadi, begitu bahasanya,” kata Wahrul.

Sementara itu, I Made Suarjaya juga mempertanyakan Pemda Kabupaten Waykanan sudah mengeluarkan izin. Sementara itu ranahnya Provinsi.

“Ini sudah melanggar hukum, tapi kenapa Sekda Waykanan mengirim surat ke perusahaan itu,” tandasnya.

Sementara itu, Kadis DLH Lampung Emilia Kusumawati mengatakan, bahwa pihaknya hingga saat ini belum mengeluarkan izin amdal untuk perusahaan tersebut.

“Kalau PKKPR nya itu sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, kami tindaklanjuti begitu. Dan perusahaan juga harus mengikuti aturan, bahwa izin lingkungan belum keluar maka Perusahaan itu belum boleh lakukan aktivitas apapun,” ungkap Emilia Kusumawati.

Kalaupun boleh, Emilia melanjutkan hanya disisi perencanaan. Sementara, perencanaan itu paling hanya disisi land clearing hanya menyiapkan lahan. “Tidak boleh lebih dari itu aktivitas nya. Kalau amdal itu kan dilihat sisi lingkungan nya kan?. Berarti dia sudah melanggar aturan, ya gak bisa juga, berarti gak komit. Harus keluar dulu izinnya,” ucap Kadis DLH Lampung.

Menurut Emilia, tindakan dari DLH Lampung saat ini sudah merapatkan di Gakkum (penegakkan hukum), sudah buat surat untuk hentikan aktivitas apapun, sebelum keluar putusan.

“Kalau putusannya sudah jelas, apakah mereka menghentikan sama sekali atau terus, ya itu jadi keputusan bersama-sama,” kata Emilia.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas PMPTSP Yudhi Alfa dri mengaku bahwa prosesnya belum sampai di Dinas Perizinan.

“Belum sampai di Dinas perizinan, baru di Dinas teknis (Lingkungan Hidup),” ujarnya singkat.

Post Views: 120
Related Topics:
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Bandar Lampung

Kanwil Bea Cukai Sumbagbar Musnahkan Rokok dan MMEA llegal Senilai 37,8 Miliar Rupiah

Redaksi LT

Published

7 jam ago

on

12 September 2024

By

Bandar Lampung, 12-09-2024 – Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) musnahkan 28,5 juta batang rokok ilegal dan 2 ribu liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA/miras) ilegal senilai Rp37,8 miliar. Barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Sumbagbar periode Maret 2023 sampai dengan Juni 2024 di wilayah Provinsi Lampung. Diperkirakan potensi kerugian negara dari peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal ini sebesar Rp25,7 miliar.

“Pemusnahan ini merupakan salah satu upaya Kanwil Bea Cukai Sumbagbar dalam memberantas peredaran BKC ilegal di wilayah Lampung,” ungkap Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Sumbagbar, Ilman Najib.

Disebutkan Ilman, pemusnahan ini merupakan hasil akhir dari rangkaian penindakan yang dilakukan Kanwil Bea Cukai Sumbagbar dalam satu tahun terakhir. Juga, merupakan hasil sinergi yang sangat baik antara Kanwil Bea Cukai Sumbagbar, Bea Cukai Bandar Lampung, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, dan instansi-instansi terkait di wilayah Lampung.

“Kegiatan pemusnahan ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok dan miras ilegal, khususnya di wilayah Lampung. Dari kegiatan tersebut, kami berharap jumlah peredaran BKC ilegal dapat ditekan, sehingga dapat juga menekan dampak buruk terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat,” pungkas liman.

Post Views: 29
Continue Reading

Bandar Lampung

Halo Pesawaran! Mirza-Zihan Bakal Gelar Senam Sehat Catat Tanggalnya

Redaksi LT

Published

11 jam ago

on

12 September 2024

By

Pesawaran, 11 September 2024* – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela, akan mengadakan acara Senam Sehat yang penuh semangat dan kegembiraan pada hari Minggu, 22 September 2024. Acara ini akan berlangsung di Lapangan Merah Cipadang, Pesawaran, mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.

Masyarakat diundang untuk ikut serta dalam acara yang mempromosikan gaya hidup sehat ini, sekaligus berkesempatan memenangkan berbagai doorprize menarik, termasuk sepeda, peralatan rumah tangga, hingga sepeda motor! Sesi senam akan dipandu oleh instruktur Zumba terkenal, Zin Hasna & Zin Farida dari Duo Ranger, yang siap menghadirkan sesi latihan yang menyenangkan dan penuh energi untuk semua peserta.

Acara ini terbuka untuk umum, dan semua masyarakat diundang untuk berpartisipasi dalam pagi yang penuh kebugaran, keceriaan, dan kebersamaan. Jangan lewatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik sekaligus mendukung gerakan Mirza-Jihan untuk Lampung yang lebih baik!

Detail Acara:
– Tanggal: Minggu, 22 September 2024
– Waktu: Pukul 07.00 WIB – Selesai
– Lokasi: Lapangan Merah Cipadang, Pesawaran
– Penampilan Spesial: Zin Hasna & Zin Farida (Duo Ranger)
– Doorprize: Sepeda Motor, Sepeda, Peralatan Rumah Tangga, dan banyak lagi!

Post Views: 343
Continue Reading

Bandar Lampung

Dugaan Korupsi Dana MTQ di Kabag Kesra Pemkot Bandar Lampung Dilaporkan DPP KAMPUD Ke KEJATI

Redaksi LT

Published

21 jam ago

on

11 September 2024

By

Kota Bandar Lampung, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi menyampaikan laporan atas dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terkait belanja kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-50 tingkat Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 senilai Rp. 4.900.000.000,- di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Rabu (4/9/2024).

Hal ini disampaikan oleh Seno Aji sebagai Ketua Umum DPP KAMPUD melalui keterangan persnya pada Rabu (11/9/2024).

“Kita telah mendaftarkan secara resmi laporan terhadap dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terkait belanja penyedia jasa acara MTQ senilai Rp. 4, 9 Milyar dari alokasi APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2023 dan sebagai kuasa pengguna anggaran yaitu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung ke kantor Kejati Lampung, adapun modus operandi yang terjadi dalam penggunaan dana APBD tersebut bahwa dana sebesar Rp. 4,9 Milyar ditarik secara tunai oleh pejabat pembuat komitmen yaitu Kabag Kesra, selanjutnya untuk melakukan transaksi secara tunai diduga dengan mengkondisikan perusahaan penyedia barang dan jasa sebagi pihak ke-3 diantaranya CV. AMA dan CV. WP disinyalir merupakan perusahaan sewa dan tanpa melalui tahapan pengadaan langsung pada pemilihan penyedia secara lelang/tender”, jelas Seno Aji.

Selain itu, Seno Aji sapaan akrabnya menerangkan juga indikasi terdapat belanja fiktif dengan modus surat pertanggungjawaban palsu dalam penggunaan dana APBD tersebut.

“Selain dugaan pengkondisian perusahaan penyedia, terindikasi juga terdapat belanja fiktif dan laporan pertanggungjawaban palsu minimal sebesar Rp. 761.954.000,- kemudian membuat skenario bahwa kuitansi/nota tersebut diterbitkan oleh CV AMA dan CV. WP, parahnya lagi disinyalir uang honorarium yang seharusnya dibayarkan kepada pengisi acara yaitu untuk tarian missal, tarian daerah, tarian kolosal, marching band, musik dan paduan suara minimal sebesar Rp. 138.800.000,-, tidak dibayarkan justru disetorkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung”, ujar sosok Aktivis yang dikenal sederhana ini.

Seno Aji yang dikenal low profil ini pun menerangkan adanya modus operandi lainnya, yaitu terdapat dugaan mark-up harga kegiatan.

“Selain itu, dugaan KKN dalam pengelolaan dana belanja penyedia acara MTQ ini adalah mark-up harga item kegiatan, kondisi ini akan terungkap jika ditinjau dari nilai nota dan kuitansi dibandingkan dengan laporan pertanggubgjawaban maka akan terdapat selisih harga minimal sebesar Rp. 587.518.902,-, kemudian terdapat juga indikasi fee/uang sewa perusahaan CV. AMA sebesar Rp. 24.000.000,- dan biaya mengunggah produk e-katalog pada CV. WP sebesar Rp. 1 juta”, pungkas Seno Aji.

Atas dasar sejumlah persoalan tersebut, maka DPP KAMPUD menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum, kali ini pada Kantor Kejati Lampung dan kemungkinan bisa diteruskan juga ke kantor KPK dan Kejaksaan Agung RI.

“Kita berharap dengan laporan ini maka Kejati Lampung dapat melakukan penegakan hukum karena dinilai peristiwa tersebut terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan daerah/negara, kemudian dapat diusut secara tuntas atas indikasi KKN tersebut, kemungkinan laporan juga akan kita tembuskan ke sejumlah pihak yakni Kejagung dan KPK RI”, tandas Dia.

Untuk diketahui, laporan DPP KAMPUD diterima oleh Kejati Lampung melalui bagian PTSP dengan pegawai Kejati Lampung bernama Nanda. (*)

Post Views: 74
Continue Reading

Trending