Connect with us

Today NEWS

Winarti : Proses Izin Koprasi Simpan Pinjam Cuma 30 Menit

Avatar

Published

on

Komitmen BMW Beri Kemudahan Makin Digencarkan Jumat, 20 Juli 2018.

Komitmen Bergerak Melayani Warga (BMW) dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat terus dilaksanakan oleh pemerintahan Winarti – Hendriwansyah.

Seperti halnya pada proses permohonan penerbitan rekomendasi dan izin Koperasi simpan pinjam yang harus dapat diselesaikan prosesnya hanya dalam kurun waktu 30 Menit dengan catatan syarat-syarat lengkap.

Seperti yang terlihat ketika Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH menyambangi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten setempat, Jum’at (20/7/18).

Secara detail Bupati Gotong Royong itu mengurai kendala apa saja yang membuat proses permohonan penerbitan rekomendasi menjadi terhambat.

Winarti meminta permohonan disetujui atau tidak harus dapat dipastikan dalam waktu 30 menit, jadi kendala tidak selesainya penerbitan bukan berada di dinas, melainkan kurangnya kelengkapan berkas pemohon.

“Prosedur proses permohonan kantor cabang harus di sosialisasikan, kenyamanan ruangan harus jadi perhatian, dokumen atau berkas harus ditata ketika akan digunakan, maka kita tidak susah mencarinya. Salah satu manfaat tertib dan teraturnya penataan ruangan kerja menjadi kunci cepatnya kinerja kita,” pesan Bupati Winarti kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Deni Mutaqin SPd Mp beserta jajarannya.

Selain itu, Bunda Win, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, turut memeriksa jumlah kehadiran para pegawai dan sekaligus bertanya ke sejumlah Staf dan Kasi disetiap ruangan, lalu pula memberikan instruksi agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih prima.

“Saya minta ruangan ditata agar lebih baik lagi, supaya lebih sedap dipandang mata, dokumen dan berkas jangan sembarang diletakkan diatas lemari, pertama berbahaya dan kedua juga tidak pantas dilihat tamu yang datang,” tutur Bupati perempuan pertama di Kabupaten Tulangbawang itu mengingatkan.

Bupati Cantik ini juga tidak lupa berpesan, agar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulangbawang harus dapat menata lokasi tempat para pelaku UKM, seperti kawasan penjualan kripik, ikan asin dan ikan asap terutama disekitar Kawasan Wisata Cakat Raya.

“UKM di sekitar Kawasan Wisata Cakat Raya harus ditata lebih baik lagi, dan sama halnya di sekitar kawasan jalan Lintas Timur sekitar Simpang Bawang Latak, itu ada penjualan burung harus ditata juga supaya lebih rapih, supaya dapat menjadi sebagai kawasan wisata belanja yang baik, nyaman dan aman bagi para masyarakat dari luar yang melintasi wilayah Kabupaten Tulangbawang,” terang Bunda.

Reporter : Arek Adhitiya
Editor : Putra

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Bandar Lampung

Di Duga Tak memiliki Izin,Provider My Republik Tanam Tiang dan Narik Kabel di Kecamatan Kedamaian

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung – Penanaman beberapa tiang dan penarikan kabel jaringan baru milik provider My Republic di sejumlah tempat di Kelurahan Kalibalau Kencana, Kec. Kedamaian diduga tak miliki izin, Sabtu (18/05/24).

Berdasarkan pantauan di Lokasi penarikan kabel jaringan sejumlah tempat di Kelurahan Kalibalau Kencana, tepatnya berada Jl. HRM Mangundiprojo, Jl. Perwates, Jl. Ridwan Rais, Kecamatan Kedamaian

Saat di Jl. HRM Mangundiprojo, Kalibalau Kencana, terdapat mobil bak pengangkut tiang baru dan pekerja sedang melakukan penarikan Kabel jaringan baru.

Ditemukan juga adanya bekas galian tanah baru untuk memasang tiang yang digunakan untuk jalur penarikan kabel jaringan tersebut.

Pengawas lapangan My Republic Depri saat ditemui di Lokasi mengatakan bahwa hari ini pihaknya melakukan penarikan kabel jaringan baru hanya sepanjang 1,2 Kilo Meter.

“Baru 1,2 Km bang hari ini karna ujan tadi, terus kalo untuk tiang yang ditanam saya kurang tau bang totalnya berapa,” kata Depri saat dikonfirmasi oleh awak media.

Depri juga menyatakan bahwa pihaknya telah memenuhi legalitas yang ada dan melaporkan kegiatan kepada pamong-pamong setempat dari jajaran RT, Kaling, Lurah, dan Camat serta sudah punya surat izin dari Disperkim Kota Bandar Lampung.

“Izin kita udah dari lama bang yang di Disperkim, atau abang nanti saya kirim nomer temen saya, Kordinasi sama dia aja bang.” Kata Depri

“Minta nomer kontak abang aja nanti Kordinasi sama temen saya bang,” katanya

Sementara itu, Camat Kedamaian Joni Efriadi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan ataupun bukti rekomendasi dari Disperkim Kota atas adanya penanaman tiang dan penarikan kabel jaringan baru di Wilayahnya.

“Memang pernah konfirmasi mas, bahwa provider itu ingin melakukan kegiatan di Wilayah kita, namun pihaknya bilang bahwa masih menunggu surat rekom dari Disperkim, dan itu juga yang kita mau lihat agar kami tahu kegiatan apa yang akan dikerjakan disini.” Kata Camat Kedamaian Joni.

Pihaknya juga merasa dipermainkan dengan adanya penanaman tiang dan penarikan kaber besar tanpa laporan ataupun pemberitahuan terlebih dahulu.

“Kalau seperti ini kita jadinya kucing-kucingan, mereka masangnya juga di saat hari weekend, sementara kami juga punya kesibukan lain.” Tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, Provider My Republic juga pernah melakukan pemasangan di Wilayahnya pada awal tahun.

Akan tetapi, dikatakan Camat, kegiatan tersebut sudah selesai, sehingga info ini akan kita teruskan ke pihak Lurah dan jajarannya untuk mengkonfirmasi lagi.

“Nanti akan kita konfirmasi lagi ke Lurahnya ya mas,” tutupnya

Sementara, Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak Disperkim Kota Bandar Lampung. (zld/red).

Continue Reading

Bandar Lampung

Pemkot Bandar Lampung Bantah Laporan Lampung Corruption Watch (LCW) Terkait Penyalahgunaan Anggaran (APBD) Tahun 2023

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG—Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, dilaporkan oleh Lampung Corruption Watch (LCW) kepada Kejaksaan Agung RI atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Laporan tersebut diajukan pada Jumat, 17 Mei 2024.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bandar Lampung, M. Nur Ramdhan, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” Ujar Ramdhan.

Ramdhan menegaskan bahwa jika benar terjadi penyimpangan atau korupsi, hal tersebut pasti akan ditemukan oleh BPK selama audit.

” Karena BPK tidak menemukan adanya masalah, maka Bandar Lampung diberikan penilaian WTP , ” jelasnya.

Ramdhan juga menyatakan bahwa jika ada anggaran yang dianggap tidak wajar, hal tersebut sudah dibahas dengan DPRD dan pemerintah provinsi untuk rasionalisasi.

Dirinya menyatakan bahwa pihaknya siap memenuhi panggilan dari Kejaksaan untuk memberikan klarifikasi dan akan menyediakan semua data yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan BPK.

“Jadi insyaallah karena kita sudah diperiksa BPK selama ini. Kita akan sampaikan semua kebutuhan data yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan BPK kemarin,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua LCW Juendi Leksa Utama mengatakan, pengaduan dugaan penyalahgunaan anggaran disampaikan langsung pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM INTEL) Kejaksaan Agung RI.

Dimana ia menduga, adanya tindak pidana korupsi terkait belanja operasi, belanja tidak terduga serta belanja modal pada APBD 2023.

“Dalam pertanggungjawaban Wali Kota Bandar Lampung, penggunaan anggaran yang terealisasi sekitar Rp2 triliun lebih. Dan Wali Kota ini mesti diperiksa apakah ada kerugian negara atau tidak disana,” katanya. (*)

Continue Reading

Bandar Lampung

Aksi Solidaritas Berlangsung Damai, Dua Truck Dalmas Polresta Bandar Lampung Bantu Antar Massa Aksi Kembali Pulang

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung – Polresta Bandar Lampung menerjunkan ratusan personel pengamanan guna memberikan pengawalan dan pengamanan aksi solidaritas dan doa bersama untuk rakyat Palestina yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Lampung (AML), Sabtu (18/5/2024) pagi.

Dalam aksinya, para peserta massa aksi terlebih dahulu berkumpul di Masjid Taqwa, Raden Intan, Bandar Lampung, kemudian melakukan long march menuju Tugu Adipura Kota Bandar Lampung.

Selain melakukan doa bersama untuk rakyat Palestina, puluhan massa aksi juga menggalang dana untuk korban bencana banjir bandang di Kabupaten Sumatera Barat.

Dengan pengawalan dari pihak Kepolisian, puluhan massa aksi berjalan dari Masjid Taqwa menuju Tugu Adipura sambil melakukan orasi dengan membentangkan spanduk dan atribut Bendera Palestina.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mewakili Kapolresta Bandar Lampung, menjelaskan bahwa, dalam aksi solidaritas yang dilakukan Aliansi Masyarakat Lampung, Polisi menerjunkan personel gabungan yang terdiri dari personel Polresta Bandar Lampung dan Dit Samapta Polda Lampung.

“Kita menerjunkan 274 personel gabungan, guna memastikan kegiatan ini berjalan dengan damai dan tertib” ungkap Kasi Humas AKP Agustina Nilawati.

Tak hanya itu, diakhir aksi ini, Polisi memberikan bantuan kendaraan kepada para peserta massa aksi untuk kembali ke titik kumpul awal.

“Karena sebagian kendaraan para peserta massa aksi ditinggal di Masjid Taqwa, maka kami berikan bantuan 2 unit kendaraan truk dalmas untuk mengantarkan mereka ke lokasi titik kumpul awal” ungkap AKP Agustina Nilawati.

Firmansyah, salah satu Koordinator aksi, mengucapkan terima kasih atas pengamanan dan pengawalan yang diberikan oleh pihak Kepolisian dari awal hingga berakhirnya aksi solidaritas ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian, yang sudah mengawal dan mengamankan aksi kami ini, dan Alhamdulillah kami juga diberikan bantuan kendaraan untuk membawa peserta aksi kembali ke lokasi titik kumpul kami tadi” ujar Firmansyah.(*)

Continue Reading

Trending