Tak Berkategori
Ini Tanggapan Kapendam Terkait Tudingan Amnesty Atas Tewasnya Warga Papua
JAKARTA (Kabar Indonesia) – Polisi dan Tentara dituduh bertanggung jawab atas kematian 95 warga sipil di Papua selama 8 tahun terakhir, kematian terjadi di luar prosedur hukum.
Dimana Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia, Amnesty International menyebut setidaknya 95 warga sipil di Papua meninggal dunia akibat tindakan represif kepolisian dan militer sejak tahun 2010. Salah satu pemicu kematian itu adalah aspirasi politik tentang kemerdekaan Papua. Namun diduga ada pula sejumlah kematian yang terjadi dalam penanganan kasus kriminal.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menuding sebagian besar polisi dan tentara yang terlibat pembunuhan di Papua hanya diganjar sanksi administratif: dimutasi atau diberhentikan dari kesatuan.
Namun, kata Usman, belum ada aparat di Papua yang divonis bersalah di pengadilan dan dihukum penjara.
“Kebanyakan sanksi disiplin. Tidak ada pemenjaraan yang setimpal, padahal pembunuhan dalam hukum pidana adalah perbuatan berat. Ada disparitas keadilan,” kata Usman.
Usman Hamid menyebut sebagian pembunuhan warga sipil oleh aparat bermotif balas dendam. Merujuk laporan Amnesty International, 56 dari total 95 kematian warga sipil di Papua, dalam periode Januari 2010 hingga Februari 2018, tidak berkaitan dengan aktivitas politik.
Di luar itu, kata dia, pembunuhan berencana terhadap aktivis prokemerdekaan Papua juga dituduhkan kepada polisi dan tentara. Namun faktanya setiap saat korban laka lalin, korban perang suku dan lalin-lain mereka upload ke berbagai media bahkan sampai International dengan menuding bahwa itu adalah korban kekejaman aparat TNI-Polri.
Menanggapi hal itu, Kodam Cenderawasih, Institusi Militer yang memegang kendali teritorial Papua dan bermarkas di Jayapura, menyangkal seluruh tuduhan tersebut dan itu adalah fitnah.
Kapendam XVII/Cenderawasi Kolonel Inf Muhammad Aidi menjelaskan, TNI menganggap korban jiwa yang selama ini muncul merupakan ekses dari penindakan aksi separatis. Yang kehilangan nyawa, menurut Aidi bukan hanya anggota kelompok bersenjata, tapi juga tentara dan polisi.
“Kalau Anda mengatakan TNI menembaki orang tak berdosa di Papua tanpa sebab dan proses hukum, itu fitnah. Semua yang terjadi ada sebab, yaitu separatis yang melawan kedaulatan negara. Itu penyebab utama,” ujar Aidi melalui rilisnya. Selasa (3/7/2018).
Karena, Amnesty International mengklaim mengumpulkan data berbasis wawancara korban luka dan keluarga yang sanak familinya kehilangan nyawa, itu kan sangat tidak mendasar dan bersifat sepihak.
“Mereka juga mengajukan keterbukaan informasi pada Polda Papua serta Kodam Cenderawasih,” kata Aidi.
Menurut Aidi setiap insiden yang terjadi di Papua mereka selalu menyoroti hanya dari akhir kejadian di mana jatuh korban, tetapi mereka tidak pernah mau jujur mengungkap proses kejadiannya dan akar permasalahannya, contohnya kasus Paniai Desember 2014 yang selalu mereka gembor-gemborkan hanya menyoroti tentang jatuhnya korban.
“Tapi tidak pernah dibahas bagaimana ketika ribuan massa bersenjata panah, tombak, golok bahkan ada yang membawa senjata api menyerang pos aparat keamanan. Aparat keamanan berusaha membela diri bertindak tegas sehingga akhirnya harus ada yang jatuh korban,” jelas Aidi.
Selanjutnya kata dia, Akar perseoalan yang paling hakiki di Papua karena adanya sekelompok orang yang mengangkat senjata secara Illegal merongrong kedaulatan Negara menuntut merdeka pisah dari NKRI. Hal ini di Negara hukum manapun di seluruh dunia tidak ada yang membenarkan adanya pemilikan senjata api apalagi standar militer secara Illegal. Dan di Negara manapun di seluruh dunia tidak ada suatu pemerintahan yang mentolelir suatu tindakan makar atau pemberontakan terhadap kedaulatan Negaranya.
“Mereka mempersenjatai diri saja secara Illegal itu sudah salah, tidak dibenarkan oleh hukum manapun. Termasuk kegiatan atau upaya makar melawan kedaulatan Negara. Tetapi apabila mereka jatuh korban mereka ingin dianggap benar dan menuntut keadilan atau pembelaan,” imbuh Aidi.
Kemudian lanjut dia, Kasus lain sekelompok orang melaksanakan demonstrasi menuntut merdeka pisah NKRI dan nyata-nyata merongrong kedaulatan Negara, kemudian berhadapan dengan aparat keamanan TNI/Polri yang pada akhirnya terjadi tindakan anarkis yang mengakibatkan jatuhnya korban, maka aparat keamanan yang berdiri membela kedaulatan Negaranya dituding sebagai pelangggar HAM, tetapi mereka yang melakukan perlawanan terhadap kedaulatan Negara yang sah tidak pernah dipersoalkan bahkan dilindungi. Kata Aidi menambahkan.
“Amnesty Internasional dalam laporannya sangat tidak berimbang dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan untuk memojokkan pihak aparat keamanan TNI/Polri. Kenapa mereka tidak membahas tentang kekejaman yang dilakukan oleh pihak KKSB baik terhadap aparat Negara maupun terhadap warga sipil yang tak berdosa?,” terangnya.
Aidi mencontohkan penembakan sekelompok orang terhadap pesawat di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, beberapa hari jelang pemilihan gubernur lalu. Tiga warga sipil dilaporkan tewas dibunuh kelompok tersebut. Termasuk anak kecil umur 6 tahun dibacok setelah kedua ibu dan bapaknya ditembak mati di depannya.
Pesawat itu adalah fasilitas umum dan merupakan satu-satunya sarana transportasi masyarakat di daerah tersebut yang masih terisolasi namun mereka tembaki. Sehari setelah perayaan Idul fitri yang lalu aparat TNI yang melaksanakan patroli untuk memastikan pelaksanaan Ibadah Idul Fitri berjalan hikmad dan aman juga di serang yang mengakibatkan 5 orang Prajurit TNI luka Parah.
Aidi juga menyebut hilangnya dua anggota polisi di Distrik Torere, Kabupaten Puncak, saat mengawala logistik pilkada pekan lalu. Kepala Distrik orang asli Papua dan seorang pendeta tidak luput mati tertembak oleh KKSB.
“Kami justru jadi korban. Kami bertindak berdasarkan kaidah dan kode etik, serta UU yang berlaku sementara mereka bertindak seenaknya saja tampa norma dan aturan, mereka tak mengenal combatan dan non combatan, warga sipil bahkan anak kecilpun dibantai tampa ampun. Semua pelanggaran prosedur dianggap pelanggaran, padahal personel kami membela diri,” tambah Aidi.
Termasuk kekerasan terhadap pekerja jalan bekerja untuk membangun infrastruktur guna membuka isolasi wilayah pedalaman Papua beberapa orang personel PT. Modern di Sinak Kabupaten Puncak ditembak mati dan alat berat dibakar, karyawan PT. PP di Nduga Almahrum Vicky Sondak tewas di bantai dan senjata milik TNI dirampas setelah terlebih dahulu Prajuritnya dianiaya.
Kasus lainnya pada bulan Desember tahun lalu, KKSB menyandera 1300 warga sipil di Utikini Tembagapura kompleks. Membakar fasilitas Rumah Sakit, gedung sekolah dan dan puluhan rumah warga. Bukankah ini pelanggaran HAM berat? Mereka selalu menuntut merdeka tetapi sebaliknya mereka yang merampas hak dan kemerdekaan warga lain.
Aparat keamanan TNI/Polri melaksanakan operasi pembebasan sandera dengan berusaha menghindari jatuhnya korban. Kami bisa saja melaksanakan operasi pengejaran secara besar-besaran dengan mengerahkan pesawat tempur, Hellycopter serang dan persenjataan serta kekuatan lain, tetapi TNI tidak melakukan itu karena kami menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku.
Kodam Cenderawasih yang kini dipimpin Mayjen George Elnadus Supit, mengklaim bahwa dalam penanggulangan terhadap gangguan- gangguan keamanan di Papua Kami cenderung bersifat pasif dan mengedepankan pendekatan teritorial. Alasannya, Papua berstatus tertib sipil sama dengan di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia, Papua bukan daerah operasi militer.
“Kami tidak mengejar, diserang baru membalas. Kami berupaya agar tidak muncul korban, kami tetap melaksanakan pendekatan Teritorial dan kesejahteraan Rakyat,” pungkas Aidi.
Otentikasi Kapendam XVII/Cenderawasi, Kolonel Inf Muhammad Aidi.(nvl/ddg/red).
Lampung Utara : Bakal Calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) memenuhi kegiatan silaturahmi Rumah Besar Ulama (RBU) Lampung yang dilakukan dikediaman Ketua RBU Lampung, Rumadi Setiawan, di Jalan Raya Prokimal, Desa Madukoro, Minggu (15/9/2024).
RMD beserta rombongan tiba dilokasi sekitar pukul 11.58 WIB. Kedatangan RMD disambut langsung Gus Wawan sapaan akrab Ketua RBU Lampung, Rumadi Setiawan bersama dengan para Ulama, Ustadz dan masyarakat yang telah menunggu kehadirannya sejak pukul 09.30 WIB.
Gus Wawan menerangkan, RBU merupakan wadah pemersatu para Ulama, Ustadz dan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dengan tekad berbuat kebajikan dengan kekompakan dan kesolidan yang bertujuan demi kemaslahatan umat.
” Iyai (panggilan akrab RMD), RBU di Provinsi Lampung saat ini telah memiliki 81.000 masyarakat, yang semuanya telah terdata dan bukan asal-asalan pendataannya,” Terangnya ketika memberi sambutan.
Untuk itu, menurut Gus Wawan, bertepatan dengan bergulirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 27 November mendatang, maka RBU Lampung telah menentukan sikapnya dengan mendukung pasangan RMD dan Jihan Nurlela sebagai Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung periode 2024-2029.
” Semoga dengan dukungan penuh dari Alim Ulama, Ustadz, Pondok Pesantren, Madrasah dan Majelis Taklim, Iyai Mirza dan Jihan Nurlela menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Sehingga Lampung dapat menjadi lebih maju menuju Indonesia Emas,” Ujarnya.
Kecintaan Gus Wawan terhadap RMD rupanya dibuktikan dengan pemberian nama anaknya yang baru lahir dengan nama Rahmat Mirza Setiawan.
” Semoga ini bisa menjadi generasi emas untuk masa depan Negara Indonesia dan Provinsi Lampung,” Tambah Gus Wawan.
Hal senada diungkapkan Ketua DPC RBU Tulang Bawang, Ustadz Yazid, pihaknya akan all out untuk memenangkan pasangan RMD dan Jihan Nurlela sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam Pikada serentak 27 November mendatang.
Ia pun menyampaikan secara khusus kepada RMD terkait 8 (delapan) poin komitmen bersama yang musti dijalankan ketika pasangan RMD dan Jihan Nurlela memenangi konstestasi Pilkada.
8 (delapan) poin komitmen itu diantaranya :
1. mewujudkan Lampung bebas buta aksara Hijaiyah.
2. mendorong DPRD agar terbentuknya Perda Diniyah dan Perda Pondok Pesantren.
3. beasiswa untuk santri pesantren.
4. dana hibah atau dana abadi untuk pondok pesantren.
5. membangun wisma ulama dan pemondokan para kiai.
6. mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan pondok pesantren.
7. umroh bagi pengurus pondok pesantren dan santri.
8. insentif untuk kiai dan pimpinan pondok pesantren.
” Alhamdulillah, Iyai Mirza (RMD) telah menandatangani komitmen ini. Ini menunjukkan keseriusannya (RMD) dan komitmennya bersama RBU untuk berbuat kebajikan, demi kemsalahatan umat,” Kata Istadz Yazid.
Sementara, Bakal Calon Gubernur Lampung, Rakyat Mirzani Djausal, menyambut baik dukungan yang telah diberikan para Ulama, Ustadz dan masyarakat yang tergabung di Rumah Besar Ulama Lampung kepada dirinya dan Jihan Nurlela menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2024-2029.
” Kami (RMD dan Jihan) berprinsip, kalau ingin suatu daerahnya mau benar (baik), bukan ekonomoinya dulu dibenerin, bukan pertaniannya dobenerin, juga bukan pertahanan dan keamanannya dibenerin atau pemerintahannya dibenerin. Tapi, kami (RMD dan Jihan berpendapat benerin dulu agamanya, betul gak?,” Kata Iyai Mirza yang disambut dengan betul oleh para hadirin.
” Kalau agamanya bener, insya allah ekonominya bener. Kalau agamanya bener, nanti pertaniannya bener. Kalau agamanya bener maka pemerintah nantinya pasti bener. Kita akan hadir untuk semua masyarakat beragama, bukan Islam saja,” Imbuhnya.
Relawan pemenangan yang tergabung dalam Relawan Matahari Metro mendeklarasikan dukungan untuk Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2024-2029 di Cafe Vintage Metro, Sabtu (14/9/2024).
Hadir dalam agenda tersebut Ketua Relawan Matahari Metro, Okta Vernando, dan Sekretaris DPC Gerindra Kota Metro, Rahmatul Ummah.
Okta menyampaikan bahwa kehadiran Relawan Matahari adalah untuk bersama-sama memenangkan Kyai Mirza dan dr. Jihan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2024-2029.
“Kita hadir di sini untuk berkomitmen memenangkan Kyai Mirza dan dr. Jihan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Karena Kyai dan dr. Jihan memiliki komitmen, visi, misi, dan program untuk memajukan Provinsi Lampung. Untuk Kota Metro, kemenangan Kyai Mirza dan dr. Jihan kami targetkan 70% suara,” terang Okta.
Okta Vernando, yang merupakan Advokat dan aktivis Pemuda Muhammadiyah, juga mengajak anak-anak muda untuk memilih Kyai Mirza dan dr. Jihan di Pemilihan Gubernur Lampung 2024.
“Dan yang hadir dalam kegiatan hari ini adalah anak-anak muda, sebagai representasi pemilih mayoritas di Lampung. Mari kita pilih dan menangkan Kyai Mirza dan dr. Jihan,” tutup Okta.
Sekretaris Gerindra Kota Metro mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja Relawan Matahari Metro.
“Tentu kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas deklarasi hari ini. Memenangkan Kyai Mirza dan dr. Jihan di Metro menjadi tanggung jawab kita bersama. Gerakan relawan organik berbasis anak muda menjadi tim efektif untuk mengkampanyekan gagasan dan program-program Kyai Mirza dan dr. Jihan,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan peserta yang berlatar belakang aktivis, baik pemuda maupun mahasiswa di Kota Metro. (*)
LampungSelatan – Presiden RI Joko Widodo, didampingi Pj. Gubernur Lampung Samsudin dan sejumlah menteri, meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandarlampung di Bendungan Tegineneng, Lampung Selatan, Senin (26/08/2024).
Peresmian Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj. Gubernur Lampung Samsudin, Walikota Bandarlampung Eva Dwiana, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Juga dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian oleh Presiden Joko Widodo.
SPAM sendiri merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) kerjasama antara Pemerintah Kota Bandarlampung dengan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau (BUMD) dan PT Adya Tirta Lampung yang telah dipersiapkan sejak tahun 2010.
Seperti diketahui, layanan SPAM Bandarlampung diproyeksikan akan mampu memasok air bersih ke Perumda Way Rilau sebesar 750 liter/detik yang selanjutnya didistribusikan ke delapan kecamatan di Kota Bandar Lampung.
Diwujudkannya SPAM adalah sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air.
Dengan pemanfaatan air baku dari Sungai Way Sekampung sebesar 825 liter/detik, IPA SPAM Bandar Lampung mampu mengolah air baku menjadi air dengan kualitas air minum dengan kapasitas 750 liter/detik.
SPAM Bandar Lampung direncanakan akan melayani Kecamatan Rajabasa, Labuhan Ratu, Tanjung Senang, Kedaton, Way Halim, Sukarame, Kedamaian dan Sukabumi.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa SPAM merupakan salah satu proyek strategis Nasional yang akan menyuplai sebanyak 60.000 rumah tangga di Kota Bandarlampung.
“Air SPAM ini kualitasnya lebih bagus dibandingkan air dalam kemasan, karena nilai NTU nya sebesar 0,278, sedangkan standar air kemasan dari Kementrian Kesehatan sebesar 0,8, jadi air SPAM ini lebih bagus”, ujar Jokowi.
Selanjutnya Presiden Jokowi berpesan kepada Walikota Bandarlampung Eva Dwiana, dan para stakeholders agar terus mendorong masyarakat untuk dapat memiliki sambungan dari SPAM yang telah selesai dibangun.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sistem penyediaan air minum Kota Bandarlampung secara resmi saya nyatakan diresmikan” Sambung Jokowi.
Sedulur Mirzani Deklarasi Dukungan Mirza-Jihan dan Eva-Deddy
“JABAT” RMD Mantapkan Strategi Pemenangan RMD-Jihan
RBU Lampung Ajak Relawan Jabat RMD Bersinergi Dan Kolaborasi Mutlak Menangkan Mirza-Jihan
Ada dugaan Tipikor, Pakar Hukum Unila Sarankan Korban Koperasi Betik Gawi Lapor Ke Kejaksaan Tinggi dan BPK
DANLANAL RESMI TUTUP KEJUARAAN TAEKWONDO SE-PROVINSI LAMPUNG, DANLANAL CUP VI, TAHUN 2024
Demi Melatih Komunikasi, Walikota Bandar Lampung Berterimakasih Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Deklarasi Pembubaran JI (Jamaah Islamiyah) Wilayah Lampung Didampingi Langsung Densus 88 Anti Teror Polri
Sabet 34 Medali, Siswa/si MA Darul A’mal Metro Juara Olimpiade Sains Kemerdekaan Indonesia (OSKI) 2024
Putusan MK Nomor 60 Bolehkan Parpol Non Parlemen Usung Bakal Calon, Berikut Prediksi Peta Politik di Lamsel
Polresta Bandar Lampung Bongkar Peredaran Rokok Tanpa Cukai, Sita Puluhan Ribu Batang Rokok
Demi Melatih Komunikasi, Walikota Bandar Lampung Berterimakasih Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Deklarasi Pembubaran JI (Jamaah Islamiyah) Wilayah Lampung Didampingi Langsung Densus 88 Anti Teror Polri
Sabet 34 Medali, Siswa/si MA Darul A’mal Metro Juara Olimpiade Sains Kemerdekaan Indonesia (OSKI) 2024
Putusan MK Nomor 60 Bolehkan Parpol Non Parlemen Usung Bakal Calon, Berikut Prediksi Peta Politik di Lamsel
Polresta Bandar Lampung Bongkar Peredaran Rokok Tanpa Cukai, Sita Puluhan Ribu Batang Rokok
-
Bandar Lampung1 minggu agoDemi Melatih Komunikasi, Walikota Bandar Lampung Berterimakasih Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
-
Bandar Lampung4 minggu agoDeklarasi Pembubaran JI (Jamaah Islamiyah) Wilayah Lampung Didampingi Langsung Densus 88 Anti Teror Polri
-
Metro3 minggu agoSabet 34 Medali, Siswa/si MA Darul A’mal Metro Juara Olimpiade Sains Kemerdekaan Indonesia (OSKI) 2024
-
Apa Kabar Lampung4 minggu agoPutusan MK Nomor 60 Bolehkan Parpol Non Parlemen Usung Bakal Calon, Berikut Prediksi Peta Politik di Lamsel
-
Today Criminal3 minggu agoPolresta Bandar Lampung Bongkar Peredaran Rokok Tanpa Cukai, Sita Puluhan Ribu Batang Rokok
-
Bandar Lampung4 minggu agoEks Anggota (JI) Jama’ah Islamiyah, Deklarasi Ikrar Setia Kepangkuan NKRI
-
Apa Kabar Lampung4 minggu agoDendi Albar Himbau Pengurus DPD dan DPC GRIB Jaya Lampung Tetap Tenang, Pelantikan Tinggal Hitungan Hari
-
Apa Kabar Lampung4 minggu agoMutu Pelayanan Bapenda Lampura Semakin Oke, Berkat ULA