Connect with us

Tak Berkategori

Ini Tanggapan Kapendam Terkait Tudingan Amnesty Atas Tewasnya Warga Papua

Published

on

JAKARTA (Kabar Indonesia) – Polisi dan Tentara dituduh bertanggung jawab atas kematian 95 warga sipil di Papua selama 8 tahun terakhir, kematian terjadi di luar prosedur hukum.

Dimana Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia, Amnesty International menyebut setidaknya 95 warga sipil di Papua meninggal dunia akibat tindakan represif kepolisian dan militer sejak tahun 2010. Salah satu pemicu kematian itu adalah aspirasi politik tentang kemerdekaan Papua. Namun diduga ada pula sejumlah kematian yang terjadi dalam penanganan kasus kriminal.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menuding sebagian besar polisi dan tentara yang terlibat pembunuhan di Papua hanya diganjar sanksi administratif: dimutasi atau diberhentikan dari kesatuan.

Namun, kata Usman, belum ada aparat di Papua yang divonis bersalah di pengadilan dan dihukum penjara.

“Kebanyakan sanksi disiplin. Tidak ada pemenjaraan yang setimpal, padahal pembunuhan dalam hukum pidana adalah perbuatan berat. Ada disparitas keadilan,” kata Usman.

Usman Hamid menyebut sebagian pembunuhan warga sipil oleh aparat bermotif balas dendam. Merujuk laporan Amnesty International, 56 dari total 95 kematian warga sipil di Papua, dalam periode Januari 2010 hingga Februari 2018, tidak berkaitan dengan aktivitas politik.

Di luar itu, kata dia, pembunuhan berencana terhadap aktivis prokemerdekaan Papua juga dituduhkan kepada polisi dan tentara. Namun faktanya setiap saat korban laka lalin, korban perang suku dan lalin-lain mereka upload ke berbagai media bahkan sampai International dengan menuding bahwa itu adalah korban kekejaman aparat TNI-Polri.

Menanggapi hal itu, Kodam Cenderawasih, Institusi Militer yang memegang kendali teritorial Papua dan bermarkas di Jayapura, menyangkal seluruh tuduhan tersebut dan itu adalah fitnah.

Kapendam XVII/Cenderawasi Kolonel Inf Muhammad Aidi menjelaskan, TNI menganggap korban jiwa yang selama ini muncul merupakan ekses dari penindakan aksi separatis. Yang kehilangan nyawa, menurut Aidi bukan hanya anggota kelompok bersenjata, tapi juga tentara dan polisi.

“Kalau Anda mengatakan TNI menembaki orang tak berdosa di Papua tanpa sebab dan proses hukum, itu fitnah. Semua yang terjadi ada sebab, yaitu separatis yang melawan kedaulatan negara. Itu penyebab utama,” ujar Aidi melalui rilisnya. Selasa (3/7/2018).

Karena, Amnesty International mengklaim mengumpulkan data berbasis wawancara korban luka dan keluarga yang sanak familinya kehilangan nyawa, itu kan sangat tidak mendasar dan bersifat sepihak.

“Mereka juga mengajukan keterbukaan informasi pada Polda Papua serta Kodam Cenderawasih,” kata Aidi.

Menurut Aidi setiap insiden yang terjadi di Papua mereka selalu menyoroti hanya dari akhir kejadian di mana jatuh korban, tetapi mereka tidak pernah mau jujur mengungkap proses kejadiannya dan akar permasalahannya, contohnya kasus Paniai Desember 2014 yang selalu mereka gembor-gemborkan hanya menyoroti tentang jatuhnya korban.

“Tapi tidak pernah dibahas bagaimana ketika ribuan massa bersenjata panah, tombak, golok bahkan ada yang membawa senjata api menyerang pos aparat keamanan. Aparat keamanan berusaha membela diri bertindak tegas sehingga akhirnya harus ada yang jatuh korban,” jelas Aidi.

Selanjutnya kata dia, Akar perseoalan yang paling hakiki di Papua karena adanya sekelompok orang yang mengangkat senjata secara Illegal merongrong kedaulatan Negara menuntut merdeka pisah dari NKRI. Hal ini di Negara hukum manapun di seluruh dunia tidak ada yang membenarkan adanya pemilikan senjata api apalagi standar militer secara Illegal. Dan di Negara manapun di seluruh dunia tidak ada suatu pemerintahan yang mentolelir suatu tindakan makar atau pemberontakan terhadap kedaulatan Negaranya.

“Mereka mempersenjatai diri saja secara Illegal itu sudah salah, tidak dibenarkan oleh hukum manapun. Termasuk kegiatan atau upaya makar melawan kedaulatan Negara. Tetapi apabila mereka jatuh korban mereka ingin dianggap benar dan menuntut keadilan atau pembelaan,” imbuh Aidi.

Kemudian lanjut dia, Kasus lain sekelompok orang melaksanakan demonstrasi menuntut merdeka pisah NKRI dan nyata-nyata merongrong kedaulatan Negara, kemudian berhadapan dengan aparat keamanan TNI/Polri yang pada akhirnya terjadi tindakan anarkis yang mengakibatkan jatuhnya korban, maka aparat keamanan yang berdiri membela kedaulatan Negaranya dituding sebagai pelangggar HAM, tetapi mereka yang melakukan perlawanan terhadap kedaulatan Negara yang sah tidak pernah dipersoalkan bahkan dilindungi. Kata Aidi menambahkan.

“Amnesty Internasional dalam laporannya sangat tidak berimbang dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan untuk memojokkan pihak aparat keamanan TNI/Polri. Kenapa mereka tidak membahas tentang kekejaman yang dilakukan oleh pihak KKSB baik terhadap aparat Negara maupun terhadap warga sipil yang tak berdosa?,” terangnya.

Aidi mencontohkan penembakan sekelompok orang terhadap pesawat di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, beberapa hari jelang pemilihan gubernur lalu. Tiga warga sipil dilaporkan tewas dibunuh kelompok tersebut. Termasuk anak kecil umur 6 tahun dibacok setelah kedua ibu dan bapaknya ditembak mati di depannya.

Pesawat itu adalah fasilitas umum dan merupakan satu-satunya sarana transportasi masyarakat di daerah  tersebut yang masih terisolasi namun mereka tembaki. Sehari setelah perayaan Idul fitri yang lalu aparat TNI yang melaksanakan patroli untuk memastikan pelaksanaan Ibadah Idul Fitri berjalan hikmad dan aman juga di serang yang mengakibatkan 5 orang Prajurit TNI luka Parah.

Aidi juga menyebut hilangnya dua anggota polisi di Distrik Torere, Kabupaten Puncak, saat mengawala logistik pilkada pekan lalu. Kepala Distrik orang asli Papua dan seorang pendeta tidak luput mati tertembak oleh KKSB.

“Kami justru jadi korban. Kami bertindak berdasarkan kaidah dan kode etik, serta UU yang berlaku sementara mereka bertindak seenaknya saja tampa norma dan aturan, mereka tak mengenal combatan dan non combatan, warga sipil bahkan anak kecilpun dibantai tampa ampun. Semua pelanggaran prosedur dianggap pelanggaran, padahal personel kami membela diri,” tambah Aidi.

Termasuk kekerasan terhadap pekerja jalan bekerja untuk membangun infrastruktur guna membuka isolasi wilayah pedalaman Papua beberapa orang personel PT. Modern di Sinak Kabupaten Puncak ditembak mati dan alat berat dibakar, karyawan PT. PP di Nduga Almahrum Vicky Sondak tewas di bantai dan senjata milik TNI dirampas setelah terlebih dahulu Prajuritnya dianiaya.

Kasus lainnya pada bulan Desember tahun lalu, KKSB menyandera 1300 warga sipil di Utikini Tembagapura kompleks. Membakar fasilitas Rumah Sakit, gedung sekolah dan dan puluhan rumah warga. Bukankah ini pelanggaran HAM berat? Mereka selalu menuntut merdeka tetapi sebaliknya mereka yang merampas hak dan kemerdekaan warga lain.

Aparat keamanan TNI/Polri melaksanakan operasi pembebasan sandera dengan berusaha menghindari jatuhnya korban. Kami bisa saja melaksanakan operasi pengejaran secara besar-besaran dengan mengerahkan pesawat tempur, Hellycopter serang dan persenjataan serta kekuatan lain, tetapi TNI tidak melakukan itu karena kami menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku.

Kodam Cenderawasih yang kini dipimpin Mayjen George Elnadus Supit, mengklaim bahwa dalam penanggulangan terhadap gangguan- gangguan keamanan di Papua   Kami cenderung bersifat pasif dan mengedepankan pendekatan teritorial. Alasannya, Papua berstatus tertib sipil sama dengan di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia, Papua bukan daerah operasi militer.

“Kami tidak mengejar, diserang baru membalas. Kami berupaya agar tidak muncul korban, kami tetap melaksanakan pendekatan Teritorial dan kesejahteraan Rakyat,” pungkas Aidi.

Otentikasi Kapendam XVII/Cenderawasi, Kolonel Inf Muhammad Aidi.(nvl/ddg/red).

Tak Berkategori

Bupati Umar Ahmad Hadiri RUPS PT. Bank Lampung

Published

on

Tulangbawang Barat : Bupati Umar Ahmad, S.P. menghadiri agenda Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2021 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis (16/9).

Rapat tersebut dihadiri Gubernur Lampung, Direktur dan segenap jajaran manajemen Bank Lampung serta diikuti oleh seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Pada kesempatan tersebut Bank Lampung menggelar acara pengundian hadiah utama SIMPEDA dan juga launching dua produk terbaru dari Bank Lampung yaitu L-online dan L-save.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki beberapa program unggulan. Diantara nya adalah Kartu Petani Berjaya yang sudah di tunggu dalam rangka ekonomi kerakyatan.

“Tentunya kita masing-masing punya tugas, kebijakan ada di Provinsi, teknisnya ada di dinas-dinas, daya dukung keuangan seperti KUR itu oleh Bank Lampung dan bank lain nya. Dan saya lihat sekarang Bank Lampung sumber daya manusianya punya rasa kekompakan, karena itu salah satu syarat majunya sebuah organisasi.”kata nya

Gubernur berharap mudah-mudahan peran investor yang berkaitan dengan perbankan juga akan banyak yang hadir di Lampung.” sehingga dapat membantu perekonomian daerah”.(Advetorial/jonsi putra)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Diduga Ada Korupsi DD Di Desa Beringin, Kejaksaan Lampura ‘Cari’ Tersangka

Published

on

By

Lampung Utara : Kejaksaan Negeri Lampung Utara bakal menetapkan tersangka dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tahun 2018-2019 di Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Tak main-main, korps adhyaksa juga telah mengendus adanya praktek tindakan pidana korupsi dalam persoalan tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, Aditya Nugroho memastikan secepatnya akan menetapkan tersangka terkait dugaan korupsi DD tahun 2018-2019 di Desa Beringin.

” Secepatnya lah (penetapan tersangka). Kita semua tentu berharap kasus ini secepatnya selesai, namun semua kan butuh proses,” Katanya, Rabu (4/8/2021).

Aditya mengatakan, pihaknya akan menyimpulkan kasus dugaan korupsi Dana Desa Tahun 2018-2019. Setelah itu, hasilnya akan diserahkan ke Inspektorat Lampung Utara untuk di evaluasi.

Menurutnya, Kejaksaan mulai melakukan penyelidikan sejak semester awal 2021 atas dugaan korupsi Dana Desa tahun 2018-2019 di Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara.

” Kita fokus di kegiatan fisiknya, dan saat ini kasus itu sudah tahap penyidikan. Kita juga bersama tim ahli telah dua kali melakukan pengecekan langsung ke Desa Beringin, terakhir senin kemarin (2/8/2021),” Tuturnya.

” Dan terindikasi ada PMH (perbuatan melawan hukum/korupsinya) dari kegiatan fisik di Desa Beringin dengan nilai yang cukup besar,” Tambah Aditya.

Diterangkannya, tim penyidik juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan kepada Kepala Desa Beringin dan sejumlah perangkat desa lainya.

” Bahkan Camat, Dinas PMD (Pemberdeayaan Masyarakat dan Desa) juga kita lakukan pemeriksaan Ada kemungkinan nantinya, kita melakukan pemeriksaan kembali kepada Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Beringin,” tukas Aditya.

Continue Reading

Tak Berkategori

Mukhlis Basri, M.Si menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Tanggamus Memperingati Hari Pancasila Drs.H.Mukhlis Basri, M.Si Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Provinsi Lampung Mensosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di pekon Gisting atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 04/06/2021.

Bertempat di kantor Sekretariat Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Alamanda, Drs. H. Mukhlis Basri,M.Si. sekaligus Pembina LKS Alamanda mengatakan “Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Pancasila ini lahir sebagai dasar Negara kita yang mempersatukan ribuan suku bangsa kita,

” karena kelebihan dari sila sila nya tidak menyebut suku dan agama sehingga bisa mempersatukan kita semua,

oleh karena nya Pancasila ini terakhir akhir ini pelajaran di sekolah sekolah tidak ada lagi Penataran P4 juga tidak ada lagi, yang kita khawatirkan Pancasila ini hilang hanya tinggal nama nya lagi,

pada kesempatan ini kami mendorong ada nya kegiatan kegiatan seperti ini oleh karena itu kita jangan lupakan Pancasila, karena sila sila yang ada di pancasila ini tertuang dalam kehidupan kita sehari hari.

“Karena sekarang ini kami mengkhawatirkan hilang nya ideologi Pancasila ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mengakibatkan bangsa kita terpecah pecah oleh karena itu mari kita bersama sama mengingatkan sila sila yang tertuang dalam Pancasila.”,katadia,(mukhlis Basri,M.Si.)

Di tambahkan nya , ia juga mengapresiasi Kegitan kegiatan yang di laksanakan LKS Alamanda dalam rangka melaksanakan tugas tugas kemanusiaan ,oleh karena nya saya memberikan support Mendorong moral kepada ibu Roswati dan kawan kawan,tetap melaksanakan kegiatan kegiatan ini,yang kita fokuskan adalah ini kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat sekali bagi masyarakat kita dan mudah mudahan semua ini menjadi amal ibadah kita kepada Allah SWT. “Tutupnya.

Sementara itu Roswati Purwantari,M.Pd. Mengucapkan “Terimakasih kepada Bapak Mukhlis Basri yang telah melaksanakan Kegiatan nya di LKS Alamanda dan Memberikan Pembinaan kepada Binaan LKS Alamanda yang dan mudah mudahan Kedepan Bapak Mukhlis Basri, di berikan kesehatan sehingga Binaan nya Lebih maju lagi ,”Ucapnya.

Continue Reading

Trending