Connect with us

Tak Berkategori

Ini Tanggapan Kapendam Terkait Tudingan Amnesty Atas Tewasnya Warga Papua

Avatar

Published

on

JAKARTA (Kabar Indonesia) – Polisi dan Tentara dituduh bertanggung jawab atas kematian 95 warga sipil di Papua selama 8 tahun terakhir, kematian terjadi di luar prosedur hukum.

Dimana Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia, Amnesty International menyebut setidaknya 95 warga sipil di Papua meninggal dunia akibat tindakan represif kepolisian dan militer sejak tahun 2010. Salah satu pemicu kematian itu adalah aspirasi politik tentang kemerdekaan Papua. Namun diduga ada pula sejumlah kematian yang terjadi dalam penanganan kasus kriminal.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menuding sebagian besar polisi dan tentara yang terlibat pembunuhan di Papua hanya diganjar sanksi administratif: dimutasi atau diberhentikan dari kesatuan.

Namun, kata Usman, belum ada aparat di Papua yang divonis bersalah di pengadilan dan dihukum penjara.

“Kebanyakan sanksi disiplin. Tidak ada pemenjaraan yang setimpal, padahal pembunuhan dalam hukum pidana adalah perbuatan berat. Ada disparitas keadilan,” kata Usman.

Usman Hamid menyebut sebagian pembunuhan warga sipil oleh aparat bermotif balas dendam. Merujuk laporan Amnesty International, 56 dari total 95 kematian warga sipil di Papua, dalam periode Januari 2010 hingga Februari 2018, tidak berkaitan dengan aktivitas politik.

Di luar itu, kata dia, pembunuhan berencana terhadap aktivis prokemerdekaan Papua juga dituduhkan kepada polisi dan tentara. Namun faktanya setiap saat korban laka lalin, korban perang suku dan lalin-lain mereka upload ke berbagai media bahkan sampai International dengan menuding bahwa itu adalah korban kekejaman aparat TNI-Polri.

Menanggapi hal itu, Kodam Cenderawasih, Institusi Militer yang memegang kendali teritorial Papua dan bermarkas di Jayapura, menyangkal seluruh tuduhan tersebut dan itu adalah fitnah.

Kapendam XVII/Cenderawasi Kolonel Inf Muhammad Aidi menjelaskan, TNI menganggap korban jiwa yang selama ini muncul merupakan ekses dari penindakan aksi separatis. Yang kehilangan nyawa, menurut Aidi bukan hanya anggota kelompok bersenjata, tapi juga tentara dan polisi.

“Kalau Anda mengatakan TNI menembaki orang tak berdosa di Papua tanpa sebab dan proses hukum, itu fitnah. Semua yang terjadi ada sebab, yaitu separatis yang melawan kedaulatan negara. Itu penyebab utama,” ujar Aidi melalui rilisnya. Selasa (3/7/2018).

Karena, Amnesty International mengklaim mengumpulkan data berbasis wawancara korban luka dan keluarga yang sanak familinya kehilangan nyawa, itu kan sangat tidak mendasar dan bersifat sepihak.

“Mereka juga mengajukan keterbukaan informasi pada Polda Papua serta Kodam Cenderawasih,” kata Aidi.

Menurut Aidi setiap insiden yang terjadi di Papua mereka selalu menyoroti hanya dari akhir kejadian di mana jatuh korban, tetapi mereka tidak pernah mau jujur mengungkap proses kejadiannya dan akar permasalahannya, contohnya kasus Paniai Desember 2014 yang selalu mereka gembor-gemborkan hanya menyoroti tentang jatuhnya korban.

“Tapi tidak pernah dibahas bagaimana ketika ribuan massa bersenjata panah, tombak, golok bahkan ada yang membawa senjata api menyerang pos aparat keamanan. Aparat keamanan berusaha membela diri bertindak tegas sehingga akhirnya harus ada yang jatuh korban,” jelas Aidi.

Selanjutnya kata dia, Akar perseoalan yang paling hakiki di Papua karena adanya sekelompok orang yang mengangkat senjata secara Illegal merongrong kedaulatan Negara menuntut merdeka pisah dari NKRI. Hal ini di Negara hukum manapun di seluruh dunia tidak ada yang membenarkan adanya pemilikan senjata api apalagi standar militer secara Illegal. Dan di Negara manapun di seluruh dunia tidak ada suatu pemerintahan yang mentolelir suatu tindakan makar atau pemberontakan terhadap kedaulatan Negaranya.

“Mereka mempersenjatai diri saja secara Illegal itu sudah salah, tidak dibenarkan oleh hukum manapun. Termasuk kegiatan atau upaya makar melawan kedaulatan Negara. Tetapi apabila mereka jatuh korban mereka ingin dianggap benar dan menuntut keadilan atau pembelaan,” imbuh Aidi.

Kemudian lanjut dia, Kasus lain sekelompok orang melaksanakan demonstrasi menuntut merdeka pisah NKRI dan nyata-nyata merongrong kedaulatan Negara, kemudian berhadapan dengan aparat keamanan TNI/Polri yang pada akhirnya terjadi tindakan anarkis yang mengakibatkan jatuhnya korban, maka aparat keamanan yang berdiri membela kedaulatan Negaranya dituding sebagai pelangggar HAM, tetapi mereka yang melakukan perlawanan terhadap kedaulatan Negara yang sah tidak pernah dipersoalkan bahkan dilindungi. Kata Aidi menambahkan.

“Amnesty Internasional dalam laporannya sangat tidak berimbang dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan untuk memojokkan pihak aparat keamanan TNI/Polri. Kenapa mereka tidak membahas tentang kekejaman yang dilakukan oleh pihak KKSB baik terhadap aparat Negara maupun terhadap warga sipil yang tak berdosa?,” terangnya.

Aidi mencontohkan penembakan sekelompok orang terhadap pesawat di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, beberapa hari jelang pemilihan gubernur lalu. Tiga warga sipil dilaporkan tewas dibunuh kelompok tersebut. Termasuk anak kecil umur 6 tahun dibacok setelah kedua ibu dan bapaknya ditembak mati di depannya.

Pesawat itu adalah fasilitas umum dan merupakan satu-satunya sarana transportasi masyarakat di daerah  tersebut yang masih terisolasi namun mereka tembaki. Sehari setelah perayaan Idul fitri yang lalu aparat TNI yang melaksanakan patroli untuk memastikan pelaksanaan Ibadah Idul Fitri berjalan hikmad dan aman juga di serang yang mengakibatkan 5 orang Prajurit TNI luka Parah.

Aidi juga menyebut hilangnya dua anggota polisi di Distrik Torere, Kabupaten Puncak, saat mengawala logistik pilkada pekan lalu. Kepala Distrik orang asli Papua dan seorang pendeta tidak luput mati tertembak oleh KKSB.

“Kami justru jadi korban. Kami bertindak berdasarkan kaidah dan kode etik, serta UU yang berlaku sementara mereka bertindak seenaknya saja tampa norma dan aturan, mereka tak mengenal combatan dan non combatan, warga sipil bahkan anak kecilpun dibantai tampa ampun. Semua pelanggaran prosedur dianggap pelanggaran, padahal personel kami membela diri,” tambah Aidi.

Termasuk kekerasan terhadap pekerja jalan bekerja untuk membangun infrastruktur guna membuka isolasi wilayah pedalaman Papua beberapa orang personel PT. Modern di Sinak Kabupaten Puncak ditembak mati dan alat berat dibakar, karyawan PT. PP di Nduga Almahrum Vicky Sondak tewas di bantai dan senjata milik TNI dirampas setelah terlebih dahulu Prajuritnya dianiaya.

Kasus lainnya pada bulan Desember tahun lalu, KKSB menyandera 1300 warga sipil di Utikini Tembagapura kompleks. Membakar fasilitas Rumah Sakit, gedung sekolah dan dan puluhan rumah warga. Bukankah ini pelanggaran HAM berat? Mereka selalu menuntut merdeka tetapi sebaliknya mereka yang merampas hak dan kemerdekaan warga lain.

Aparat keamanan TNI/Polri melaksanakan operasi pembebasan sandera dengan berusaha menghindari jatuhnya korban. Kami bisa saja melaksanakan operasi pengejaran secara besar-besaran dengan mengerahkan pesawat tempur, Hellycopter serang dan persenjataan serta kekuatan lain, tetapi TNI tidak melakukan itu karena kami menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku.

Kodam Cenderawasih yang kini dipimpin Mayjen George Elnadus Supit, mengklaim bahwa dalam penanggulangan terhadap gangguan- gangguan keamanan di Papua   Kami cenderung bersifat pasif dan mengedepankan pendekatan teritorial. Alasannya, Papua berstatus tertib sipil sama dengan di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia, Papua bukan daerah operasi militer.

“Kami tidak mengejar, diserang baru membalas. Kami berupaya agar tidak muncul korban, kami tetap melaksanakan pendekatan Teritorial dan kesejahteraan Rakyat,” pungkas Aidi.

Otentikasi Kapendam XVII/Cenderawasi, Kolonel Inf Muhammad Aidi.(nvl/ddg/red).

Tak Berkategori

Wagub Chusninia Hadiri Malam Renungan Suci

Redaksi LT

Published

on

BANDARLAMPUNG : Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menghadiri acara apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (RI) ke-74, di Taman Makam Pahlawan, Bandarlampung, Sabtu (17/8/2019) dini hari.

Pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci tersebut, dilaksanakan tepat pada pukul 00.00 WIB di atas pusara para pahlawan.

Pada upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Wagub Chusnunia menyatakan bahwa acara apel kehormatan dan renungan suci ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang dan gugur dalam mempertahankan kemerdekaan RI. “renungan suci dan ziarah ini juga sebagai refleksi dan evaluasi bagi kita generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan tongkat estafet para pahlawan untuk memberikan yang terbaik bagi Negeri ini. Dan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh,” jelas Wagub Chusnunia.

Dalam kesempatan itu., Danrem 043/Gatam Kolonel Inf. Taufiq Hanafi selaku inspektur upacara menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa Indonesia.

Upacara apel kehormatan dan renungan suci tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Lampung, pasukan TNI/Polri, KNPI, dan Ormas lainnya. (Humas Pemprov)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Fokus Perbaiki Infrastruktur, Dana Desa Tiyuh Tirta Makmur 2019 di Bangun Jalan

Redaksi LT

Published

on

Tulangbawang Barat : Dana desa (DD) tahun 2019 tiyuh Tirta makmur kecamatan Tulangbawang Tengah, kabupaten Tulangbawang Barat masih Fokus ke pembangunan inspratuktur jalan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepalo Tiyuh Tirta Makmur Sapto di dampingi Juru tulis Tiyuh Ramdon mengatakan.Pembangunan melalui Dana Desa DD Tahun 2019 masih tetap fokus ke pembangunan Inspratuktur jalan dan pemberdayaan masyarakat,sebab pada saat musrembang tingkat tiyuh 2018 lalu masyarakat masih banyak mendorong yang di utamakan melakukan pembangunan insfraktur jalan,fisik dan pemberdayaan masyarakat.

“Kegiatan pembangunan fisik yang akan di laksanakan pada pencairan dana desa mulai dari tahap pertama Pembuatan lapangan Volli Bal yang terletak di suku 03.,pembuatan galian siring sepanjang 300 meter yang terletak di Suku 01-02dan 03.,Pembuatan balai Rakyat yang terletak di Suku 03.,Pembuatan Sumur Bor 3 titik yang terletak di Suku 01-05dan di suku 06., pembangunan pengerasan jalan Haunderlagh sepanjang 700 Meter yang terletak di Suku 04-02 sampai di suku 06 dan sisa nya akan di gunakan untuk pembcuma lerdayan masyarak sebesar 30 persen”. Kata nya

Ramdon berharap berbagai program pembangunan infrastruktur yang sedang dilangsungkan itu tentunya tidak akan berjalan maksimal jika tidak ada dukungan dari masyarakat.”Kami berharap dukungan dan peran aktif masyarakat, agar seluruh program pembangunan yang telah tersusun ini bisa terlaksana dengan baik,” harapnya. (ADV) Jonsi

Continue Reading

Tak Berkategori

Bupati Pesibar Hadiri Milad dan Peresmian Asrama Tahfitzul Qur’an Nur Islami

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menghadiri Acara Milad dan Peresmian Asrama Tahfitzul Qur’an Nur Islami, Kecamatan Ngaras, Minggu (28/7).

Dalam acara tersebut ketua yayasan Nur Islami Al-Mujaddid Irjen Pol.Purn. Drs.Mustafa menyampaikan terima kasih kepada bupati pesisir barat telah hadir dan mendukung kegiatan di pondok pesantren tahfidzul Qur’an Nur Islami ini. Dalam tahun pertama berdiri pondok pesantren ini, santri dan santriwati cuma ada beberapa orang ,tetapi alhamdulillah sudah mengluluskan 571 murid dari Tahun 2003 sampai sekarang, “ujarnya”.

Selanjutnya Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Agus Istiqlal,S.H.,M.H dalam sambutannya menyampaikan secara pribadi dan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Mengucapkan Banyak Terimakasih dan sangat mengapresiasi kepada Pimpinan Pondok Pesantren Tahfitzul Qur’an Nur Islami Atas niat baik membangun pondok Pesantren Pembinaan umat dan tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi untuk pembangunan pondok ini, ” ucapnya.

Masih dalam sambutannya bupati juga menyampaikan harapannya Semoga dengan adanya keberadaan pondok pesantren ini dapat menambah ilmu pengetahuan umat serta dapat menambah keimanan bagi masyarakat tentang ilmu agama dan mudah-mudahan berjalan sesuai dengan keinginan umat Islam khususnya, “harapnya”.

Selanjutnya, Pemerintah daerah sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para orang tua santri dan donatur yang turut berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren ini, semoga Allah SWT membalas segala bantuannya dengan segala keberkahan dan menjadi amal bagi kita semua, “tutupnya”.

Turut hadir Kapolres Lambar, Plh. sekda Edi mukhtar,SP., Ny.Ketua Yayasan Islami Al-Mujaddid, Kepala OPD, Camat Ngaras, Kapolsek Bangkunat, Tenaga Pengasuh Pondok Pesantren dan seluruh Santri dan Santriwati.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Trending