Connect with us

Tak Berkategori

Ini Tanggapan Kapendam Terkait Tudingan Amnesty Atas Tewasnya Warga Papua

Published

on

JAKARTA (Kabar Indonesia) – Polisi dan Tentara dituduh bertanggung jawab atas kematian 95 warga sipil di Papua selama 8 tahun terakhir, kematian terjadi di luar prosedur hukum.

Dimana Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia, Amnesty International menyebut setidaknya 95 warga sipil di Papua meninggal dunia akibat tindakan represif kepolisian dan militer sejak tahun 2010. Salah satu pemicu kematian itu adalah aspirasi politik tentang kemerdekaan Papua. Namun diduga ada pula sejumlah kematian yang terjadi dalam penanganan kasus kriminal.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menuding sebagian besar polisi dan tentara yang terlibat pembunuhan di Papua hanya diganjar sanksi administratif: dimutasi atau diberhentikan dari kesatuan.

Namun, kata Usman, belum ada aparat di Papua yang divonis bersalah di pengadilan dan dihukum penjara.

“Kebanyakan sanksi disiplin. Tidak ada pemenjaraan yang setimpal, padahal pembunuhan dalam hukum pidana adalah perbuatan berat. Ada disparitas keadilan,” kata Usman.

Usman Hamid menyebut sebagian pembunuhan warga sipil oleh aparat bermotif balas dendam. Merujuk laporan Amnesty International, 56 dari total 95 kematian warga sipil di Papua, dalam periode Januari 2010 hingga Februari 2018, tidak berkaitan dengan aktivitas politik.

Di luar itu, kata dia, pembunuhan berencana terhadap aktivis prokemerdekaan Papua juga dituduhkan kepada polisi dan tentara. Namun faktanya setiap saat korban laka lalin, korban perang suku dan lalin-lain mereka upload ke berbagai media bahkan sampai International dengan menuding bahwa itu adalah korban kekejaman aparat TNI-Polri.

Menanggapi hal itu, Kodam Cenderawasih, Institusi Militer yang memegang kendali teritorial Papua dan bermarkas di Jayapura, menyangkal seluruh tuduhan tersebut dan itu adalah fitnah.

Kapendam XVII/Cenderawasi Kolonel Inf Muhammad Aidi menjelaskan, TNI menganggap korban jiwa yang selama ini muncul merupakan ekses dari penindakan aksi separatis. Yang kehilangan nyawa, menurut Aidi bukan hanya anggota kelompok bersenjata, tapi juga tentara dan polisi.

“Kalau Anda mengatakan TNI menembaki orang tak berdosa di Papua tanpa sebab dan proses hukum, itu fitnah. Semua yang terjadi ada sebab, yaitu separatis yang melawan kedaulatan negara. Itu penyebab utama,” ujar Aidi melalui rilisnya. Selasa (3/7/2018).

Karena, Amnesty International mengklaim mengumpulkan data berbasis wawancara korban luka dan keluarga yang sanak familinya kehilangan nyawa, itu kan sangat tidak mendasar dan bersifat sepihak.

“Mereka juga mengajukan keterbukaan informasi pada Polda Papua serta Kodam Cenderawasih,” kata Aidi.

Menurut Aidi setiap insiden yang terjadi di Papua mereka selalu menyoroti hanya dari akhir kejadian di mana jatuh korban, tetapi mereka tidak pernah mau jujur mengungkap proses kejadiannya dan akar permasalahannya, contohnya kasus Paniai Desember 2014 yang selalu mereka gembor-gemborkan hanya menyoroti tentang jatuhnya korban.

“Tapi tidak pernah dibahas bagaimana ketika ribuan massa bersenjata panah, tombak, golok bahkan ada yang membawa senjata api menyerang pos aparat keamanan. Aparat keamanan berusaha membela diri bertindak tegas sehingga akhirnya harus ada yang jatuh korban,” jelas Aidi.

Selanjutnya kata dia, Akar perseoalan yang paling hakiki di Papua karena adanya sekelompok orang yang mengangkat senjata secara Illegal merongrong kedaulatan Negara menuntut merdeka pisah dari NKRI. Hal ini di Negara hukum manapun di seluruh dunia tidak ada yang membenarkan adanya pemilikan senjata api apalagi standar militer secara Illegal. Dan di Negara manapun di seluruh dunia tidak ada suatu pemerintahan yang mentolelir suatu tindakan makar atau pemberontakan terhadap kedaulatan Negaranya.

“Mereka mempersenjatai diri saja secara Illegal itu sudah salah, tidak dibenarkan oleh hukum manapun. Termasuk kegiatan atau upaya makar melawan kedaulatan Negara. Tetapi apabila mereka jatuh korban mereka ingin dianggap benar dan menuntut keadilan atau pembelaan,” imbuh Aidi.

Kemudian lanjut dia, Kasus lain sekelompok orang melaksanakan demonstrasi menuntut merdeka pisah NKRI dan nyata-nyata merongrong kedaulatan Negara, kemudian berhadapan dengan aparat keamanan TNI/Polri yang pada akhirnya terjadi tindakan anarkis yang mengakibatkan jatuhnya korban, maka aparat keamanan yang berdiri membela kedaulatan Negaranya dituding sebagai pelangggar HAM, tetapi mereka yang melakukan perlawanan terhadap kedaulatan Negara yang sah tidak pernah dipersoalkan bahkan dilindungi. Kata Aidi menambahkan.

“Amnesty Internasional dalam laporannya sangat tidak berimbang dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan untuk memojokkan pihak aparat keamanan TNI/Polri. Kenapa mereka tidak membahas tentang kekejaman yang dilakukan oleh pihak KKSB baik terhadap aparat Negara maupun terhadap warga sipil yang tak berdosa?,” terangnya.

Aidi mencontohkan penembakan sekelompok orang terhadap pesawat di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, beberapa hari jelang pemilihan gubernur lalu. Tiga warga sipil dilaporkan tewas dibunuh kelompok tersebut. Termasuk anak kecil umur 6 tahun dibacok setelah kedua ibu dan bapaknya ditembak mati di depannya.

Pesawat itu adalah fasilitas umum dan merupakan satu-satunya sarana transportasi masyarakat di daerah  tersebut yang masih terisolasi namun mereka tembaki. Sehari setelah perayaan Idul fitri yang lalu aparat TNI yang melaksanakan patroli untuk memastikan pelaksanaan Ibadah Idul Fitri berjalan hikmad dan aman juga di serang yang mengakibatkan 5 orang Prajurit TNI luka Parah.

Aidi juga menyebut hilangnya dua anggota polisi di Distrik Torere, Kabupaten Puncak, saat mengawala logistik pilkada pekan lalu. Kepala Distrik orang asli Papua dan seorang pendeta tidak luput mati tertembak oleh KKSB.

“Kami justru jadi korban. Kami bertindak berdasarkan kaidah dan kode etik, serta UU yang berlaku sementara mereka bertindak seenaknya saja tampa norma dan aturan, mereka tak mengenal combatan dan non combatan, warga sipil bahkan anak kecilpun dibantai tampa ampun. Semua pelanggaran prosedur dianggap pelanggaran, padahal personel kami membela diri,” tambah Aidi.

Termasuk kekerasan terhadap pekerja jalan bekerja untuk membangun infrastruktur guna membuka isolasi wilayah pedalaman Papua beberapa orang personel PT. Modern di Sinak Kabupaten Puncak ditembak mati dan alat berat dibakar, karyawan PT. PP di Nduga Almahrum Vicky Sondak tewas di bantai dan senjata milik TNI dirampas setelah terlebih dahulu Prajuritnya dianiaya.

Kasus lainnya pada bulan Desember tahun lalu, KKSB menyandera 1300 warga sipil di Utikini Tembagapura kompleks. Membakar fasilitas Rumah Sakit, gedung sekolah dan dan puluhan rumah warga. Bukankah ini pelanggaran HAM berat? Mereka selalu menuntut merdeka tetapi sebaliknya mereka yang merampas hak dan kemerdekaan warga lain.

Aparat keamanan TNI/Polri melaksanakan operasi pembebasan sandera dengan berusaha menghindari jatuhnya korban. Kami bisa saja melaksanakan operasi pengejaran secara besar-besaran dengan mengerahkan pesawat tempur, Hellycopter serang dan persenjataan serta kekuatan lain, tetapi TNI tidak melakukan itu karena kami menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku.

Kodam Cenderawasih yang kini dipimpin Mayjen George Elnadus Supit, mengklaim bahwa dalam penanggulangan terhadap gangguan- gangguan keamanan di Papua   Kami cenderung bersifat pasif dan mengedepankan pendekatan teritorial. Alasannya, Papua berstatus tertib sipil sama dengan di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia, Papua bukan daerah operasi militer.

“Kami tidak mengejar, diserang baru membalas. Kami berupaya agar tidak muncul korban, kami tetap melaksanakan pendekatan Teritorial dan kesejahteraan Rakyat,” pungkas Aidi.

Otentikasi Kapendam XVII/Cenderawasi, Kolonel Inf Muhammad Aidi.(nvl/ddg/red).

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Tak Berkategori

Tes Artikel

Redaksi LT

Published

on

Tes artikel

Continue Reading

Tak Berkategori

Provinsi Lampung Dipercaya Pemerintah Pusat Gandeng Investor Taiwan Bangun Pabrik Gula

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Provinsi Lampung dipercaya pemerintah pusat untuk menggandeng investor Taiwan membangun industri gula. Tim survey dari Taiwan akan mengunjungi Lampung, Selasa (15/1/2019).

“Kami melakukan persiapan kedatangan investor Taiwan yang akan melakukan survey di Lampung. Diharapkan mereka nantinya bisa berinvestasi di sektor perkebunan tebu dalam membangun industri gula,” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat memimpin rapat di Ruang Kerja Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (10/1/2019).

Tim dari Taiwan adalah Council of Agriculture Executive Yuan, Taiwan atau Badan Pemerintah Republik Tiongkok yang melakukan pengawasan salah satunya bidang pertanian. Tim ini akan didampingi dua orang dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Setjen Kementan).

Setjen Kementan mempercayakan Lampung karena Lampung dinilai merupakan penghasil komoditas tebu terbesar nomor dua di Indonesia. Dengan memproduksi tebu sebanyak 768 ribu ton/tahun, Provinsi Lampung mampu memberikan kontribusi sebesar 29,81 persen terhadap produksi tebu nasional.

“Ini juga nanti akan dikawal oleh pihak Setjen Kementan. Kita diskusikan untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dipersiapkan dan tentang area wilayah mana yang cocok untuk ditawarkan kepada investor,” kata Taufik.

Taufik menuturkan Kabupaten Way Kanan menjadi salah satu alternatif untuk lahan investasi. Pertimbangannya, di Kabupaten Way Kanan akan ada pembangunan Dry Port, di mana hasil-hasil industri yang ada di Wilayah Kabupaten Way Kanan dan sekitarnya akan diangkut menggunakan Kereta Api langsung menuju Pelabuhan Panjang.

Tetapi untuk lokasi persisnya, Taufik mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
“Peluang yang paling memungkinkan ada di kawasan Kabupaten Way Kanan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan,” ujarnya. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading

Tak Berkategori

Kodim 0501/JP BS Tunjau Lokasi dan Berikan Bantuan Korban Kebakaran

Published

on

JAKARTA : Kodim 0501/JP BS melaksanakan peninjauan kepada para korban kebakaran yang terjadi pada hari Selasa (25/12/18) yang lalu di RT.06/06 Kelurahah Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat yang mengakibatkan sebanyak 33 Kepala Keluarga atau sekitar 204 jiwa kehilangan tempat tinggal, Jakarta, Rabu (02/01/2019).

Hadir dalam peninjauan kepada warga korban kebakaran hari ini diantaranya Danramil 07/Kemayoran (KMY) Mayor Arh Didik Wahyudi mewakili Dandim 0501/JP BS Letkol Inf Wahyu Yudhayana, Lurah Kebon Kosong Syamsul Ma’arif, Ketua RW.06 Supriyadi dan Ketua RT.06 Sudarmaji.

Dalam kesempatan tersebut Danramil 07/KMY Mayor Arh Didik Wahyudi menyampaikan permohonan maafnya dikarenakan Dandim tidak dapat hadir langsung menyerahkan bantuan karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan dan memerintahkan dirinya untuk mewakili.

Dalam pelaksanaan peninjauan, Danramil 07/Kemayoran di sambut antusias dan penuh kebahagiaan oleh warga yang terkena musibah kebakaran.

Tidak saja melakukan peninjauan namun Kodim 0501/JP BS pun juga memberikan bantuan. Adapun bantuan yang diberikan berupa antara lain Kasur gulung, Sajadah, Sarung, perlengkapan alat mandi dan makanan instan lainnya.

“Bantuan dari Komandan Kodim 0501/JP BS hari ini semoga dapat bermanfaat bagi para korban kebakaran,” ucapnya.

Danramil juga mengingatkan kepada warga RT.06/RW.06 agar dapat lebih berhati-hati dalam penggunaan alat-alat listrik karena dapat terjadi kebakaran tidak hanya merugikan diri sendiri dan dapat berdampak kepada warga lainnya.

Sementara itu Lurah Kebon Kosong Syamsul Ma’arif juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Kodim 0501/JP BS atas bantuannya terhadap warga RT.06/06 Kelurahan Kebon Kosong.

Di penghujung kegiatan Lurah Kebon Kosong juga kembali menghimbau warga agar lebih waspada terhadapbdalam penggunaan listrik.

Reporter : Ivan
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: