Connect with us

Apa Kabar Lampung

Panen Raya dan Dialog Dengan Komisi IV DPR RI, Petani Jagung Harap Harga Jagung Dapat Disubsidi

Redaksi LT

Published

4 tahun ago

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, SE , Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Suwandi, MSi dan seluruh Anggota TIM Komisi IV DPR RI melakukan Panen Raya Jagung di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Senin Siang (20/7/2020) saat Kunjungan Kerja TIM Komisi IV DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan Tahun Sidang 2019-2020.
Saat itu, kedatangan Tim Komisi IV DPR RI disambut hangat oleh warga sekitar yang mayoritas petani jagung hybrida, dengan harapan permasalahan jagung mulai dari bibit hingga pasca panen dapat terjawab dengan solusi yang pro rakyat.
Setelah melakukan panen raya, Tim Reses Komisi IV DPR RI menggelar dialog dan tanya jawab dengan para petani desa setempat untuk menyerap dan menampung aspirasi pengaduan masyarakat, yang nantinya digunakan untuk memberikan pertanggungjawaban moral dan politis sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.
Pada kesempatan itu, Muhammad Solihin Ketua Gapoktan Tani Maju menyampaikan usulannya agar harga jagung dapat disubsidi oleh pemerintah.
“Yang kami kendalakan di seluruh petani jagung di lampung selatan. itu bukan masalah hasil pak, tapi masalah harganya. Petani disini bukan tambah seneng kalo panen tapi tambah nelongso,” Ucapnya.
“Tahun 2020 harga jagung untuk saat ini Rp. 1.800 dalam keadaan kadar air 35 %, jika kita keringkan dan dijual digudang hanya Rp. 3.150. Jadi jika hitung dan hitung bukannya kami untung kami malah buntung pak. Kami berharap kepada pemerintah pusat jangan yang disubsidi itu pupuknya tapi yang disubsidi itu harganya,” Tutup Solihin.
Senada Dengan Solihin, Anggota Gapoktan Karya Tani, Muslim menyampaikan bahwasannya modal jagung bisa lebih besar jika jagung yang dihasilkan berkualitas buruk akibat serangan hama.
“Sebenernya modal jagung itu kalo jagungnya jelek itu makin banyak modalnya. Karena apa, rumputnya semakin banyak. Diwilayah kalianda untuk hasil panen tidak sampai 8 ton, hanya kisaran 5 sampai 6 ton saja. Itu akibat serangan ulat dan belalang. Jadi semakin jelek jagungnya semakin banyak modalnya,” Ujar Muslim.
“Mari kita hitung bersama, saya bilang modal kebutuhan jagung dari kebun sampai pulang kerumah itu modalnya antara 11 sampai 12 juta. Kalo katanya modalnya hanya 8 juta, Itu benar. Tapi sebelum dibabat dan belum termasuk biaya rokok dan makan. Jadi kalo dihitung ongkos panen sendiri bisa mencapai 3 sampai 4 juta perhektar,” Jelasnya.
“Jadi jika harga jual Rp. 1.800 dengan target 8 ton/hektar dan modalnya sendiri sudah 12 juta kami untungnya sedikit kisaran 2,4 juta persekali panen 4 bulan sekali. Sedangkan jika panen hanya 5 sampai 6 ton/hektar petani merugi kisaran 1 sampai 2 juta,” Keluhnya.
Pada dialog tersebut, Sudin Selaku Ketua Tim Komisi IV DPR RI menyampaikan akan segera memberikan solusi dan menyampaikan permasalah yang dikeluhkan oleh masyarakat pada rapat di tingkat pusat mendatang.
“Semua permasalahan akan saya tampung, dan insya allah dalam rapat yang akan datang kita akan bahas mencari solusi yang terbaik. Saya yakin kalo bicara untung pasti untung cuma tergantung besar kecilnya keuntungan,” Ujarnya.
“Nanti kita usahakan dari pada jual basah akan kami bantu alat pengering. Dan juga jika tidak melanggar aturan akan kami bantu alat angkut hasil panen menggunakan roda tiga,” Tuturnya.
“Saya tidak mau dan saya yakin juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak mau rakyat petaninya hidup dibawah kesejahteraan. saya yakin mereka juga berpikir kalo hasil panennya bagus, Insya Allah cukup makan, cukup pakaian bisa ongkosin anak sekolah. Tapi kalo hasilnya gak bagus kami juga menderita,” Ucapnya.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengucapkan terima kasih atas berbagaimacam bantuan yang diberikan kepada kelompok tani di lampung selatan dan berharap Lampung Selatan dapat terus menopang kebutuhan jagung secara nasional.
“Saya ucapkan terimakasih atas kunjugan Komisi IV di Lampung Selatan. Semoga pak sudin dan kawan-kawan dapat memberikan semangat pada petani untuk terus maju sehingga dapat menopang kebutuhan jagung secara nasional,” Ujarnya.
“Persoalan para petani jagung akan menjadi perhatian pemerintah daerah, dalam waktu dekat kita bersama-sama akan menjawab keluhan-keluhan petani sehingga para petani jagung dapat kembali sejahtera dengan hasil panen dan harga panen yang sesuai,” Pungkasnya.
Terlihat dilokasi saat kunjungannya, Tim Reses Komisi IV DPR RI memberikan berbagai macam bantuan kepada para petani diantaranya Pembangunan Nurseri Benih Kelapa Kopyor, Bantuan Mesin Potong Rumput, Bantuan Solar Portable, Bantuan Bibit Kelapa Genjah, Bantuan Bibit Cengkeh, Bantuan Bibit Kopi, Bantuan Benih dan Pupuk Cair Budidaya Kacang Tanah, Bantuan Benih Padi, Bantuan Rice Milling 2 Unit dan Bantuan KUR Kostraling / Penggilingan Padi. (eko/kmf)
Post Views: 592
Related Topics:
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Catat, Berikut Jadwal Operasi Zebra Krakatau 2024 di Lampung Selatan

Redaksi LT

Published

2 hari ago

on

14 Oktober 2024

By

LAMPUNGSELATAN, LTD : Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan akan menggelar Operasi Zebra Krakatau 2024 sebagai bagian dari upaya penegakan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukumnya.

Operasi zebra akan digelar selama dua pekan, mulai hari ini, 14 hingga 27 Oktober 2024. Informasi itu terungkap dalam Apel Gelar Pasukan yang diselenggarakan oleh Polres Lampung Selatan di Lapangan Polres setempat, Senin (14/10/2024).

Hadir dalam apel itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Selatan dan stakeholder terkait lainnya.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin menyampaikan, apel gelar pasukan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan personel dan sarana sebelum pelaksanaan.

Lebih lanjut, AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, tujuan digelarnya operasi zebra itu adalah untuk mendukung dan menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, serta proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

“Tidak hanya itu, melalui operasi zebra ini kita mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas,” kata AKBP Yusriandi Yusrin.

Tidak lupa, AKBP Yusriandi Yusrin mengimbau kepada tim yang akan bertugas, untuk tetap berpedoman pada prosedur dan standar pelayanan dengan menekankan sifat simpatik dan humanis.

“Jangan sampai terjadi benturan dengan SOP pelayanan. Tetap jaga marwah Polri, dan hindari tindakan kontraproduktif,” imbuh AKBP Yusriandi Yusrin.

Adapun dalam Operasi Zebra Krakatau 2024 ini, terdapat sembilan jenis pelanggaran yang menjadi prioritas. Berikut ini sembilan pelanggaran yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan operasi Krakatau:

1. Pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor (Ranmor) yang memainkan ponsel

2. Pengemudi atau pengendara Ranmor di bawah umur

3. Pengendara motor yang berboncengan lebih dari satu

4. Pengendara motor yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI)

5. Pengemudi atau pengendara dalam pengaruh dan mengonsumsi alkohol

6. Pengemudi atau pengendara yang melawan arus

7. Pengemudi atau pengendara yang melebihi batas kecepatan

8. Kendaraan yang over dimensions dan over load (ODOL)

9. Kendaraan yang parkir di bahu jalan

(Km/Ko)

Post Views: 217
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Komitmen Pastikan Inflasi Terkendali, TPID Lampung Selatan Rutin Ikuti Rakor Bersama Kemendagri

Redaksi LT

Published

2 hari ago

on

14 Oktober 2024

By

LAMPUNGSELATAN, LTD : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berkomitmen dalam memastikan laju inflasi di Bumi Khagom Mufakat tetap terkendali.

Komitmen ini dibuktikan oleh TPID Lampung Selatan yang rutin mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) secara virtual dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Setdakab Lampung Selatan, Senin (14/10/2024).

Rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin tersebut bertujuan untuk memonitor pergerakan laju inflasi secara mingguan, bulanan, dan tahunan.

Disamping itu, TPID Lampung Selatan juga rutin memonitor harga pasar, pasokan barang hingga menyelenggarakan pasar pangan murah, guna memastikan harga komoditas tetap terkendali.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, mengungkapkan bila diliat dari kondisi inflasi year to year, September 2023 ke September 2024, angka inflasi di Indonesia sudah cukup stabil dengan berada diangka 1,84 persen.

Angka tersebut masuk dalam target tahun 2024 yang berada dalam range 1,5 hingga 3,5 persen.

“Untuk September ini sangat baik berada dalam range tersebut. Jika dibandingkan dengan kondisi yang lalu juga terlihat cukup terkendali, ini menjadi angka komulatif kita pada akhir tahun,” ungkap Restuardy Daud.

Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Windhiarso Putranto membahas mengenai desagresasi komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi komponen bergejolak dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah.

Windhiarso mengatakan, pengendalian inflasi akan memperhatikan semua kemungkinan andil inflasi dari ketiga komponen tersebut. Berbeda dari sebelumnya yang lebih condong mencermati komponen bergejolak.

“Dalam 10 bulan terakhir di 2024 memang terlihat harga pangan cukup memberikan andil besar dalam inflasi yang kini juga menyumbang deflasi. Upaya pengendalian inflasi secara bersama-sama ini mencoba mencermati perkembangan harga dari semua komoditas,” kata Windhiarso. (Km/Ko)

Post Views: 193
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Empat Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Resmi Dilantik, Pandu: Perjuangkan Keinginan Masyarakat

Redaksi LT

Published

2 hari ago

on

14 Oktober 2024

By

LAMPUNGSELATAN, LTD : Empat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik melalui rapat paripurna, Senin (14/10/2024).

Pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan itu dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB, Arizal Anwar, di ruang sidang DPRD setempat.

Adapun pelantikan empat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan itu sesuai putusan Gubernur Lampung Nomor: G/657/B.01/HK/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa jabatan tahun 2024-2029.

Keempat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang dilantik merupakan perwakilan dari empat partai politik peraih kursi dan suara terbanyak pada Pemilu legislatif 2024.

Mereka yakni, Erma Yusneli (16.423 suara) dari Partai Gerindra sebagai Ketua, Merik Havit (8.385 suara) dari PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua I, Benny Raharjo (5.744 suara) dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua II dan Bela Jayanti (2.722 suara) dari Partai PAN sebagai Wakil Ketua III.

Pada kesempatan itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa mengucapkan selamat atas dilantiknya Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan masa jabatan 2024-2029 yang telah berjalan dengan baik dan sukses.

Pandu berharap, dengan adanya kepemimpinan yang baru, DPRD Kabupaten Lampung Selatan dapat melahirkan produk-produk peraturan daerah yang relevan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Keputusan-keputusan yang diambil hendaknya selalu mengutamakan aspirasi masyarakat sehingga DPRD dapat menjadi institusi yang benar-benar hadir di tengah masyarakat. Menyuarakan dan memperjuangkan keinginan-keinginan masyarakat Lampung Selatan,” pesan Pandu.

Selai itu, Pandu juga berharap, para pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang baru dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati serta berpegang teguh dengan pilar-pilar kebangsaan yaitu Undang-Undang 1945, Pancasila, NKRI dan prinsip mulia Bhinika Tunggal Ika.

“Empat pilar ini menjadi landasan utama dalam setiap langkah dan kebijakan yang akan diambil demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan,” ujar Pandu.

Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Intizam meminta kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat memberikan dukungan terkait kebijakan sarana dan prasarana serta personel yang akan mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2024.

“Dengan memikul amanah dan beban yang berat ini pimpinan dan anggota DPRD Lampung Selatan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti,” kata Intizam.

Sementara itu, Erma Yusneli selaku Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang baru dilantik berharap, melalui momentum tersebut dirinya mengharapkan dukungan dan partisipasi dari pihak eksekutif dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat kata Erma Yusneli, tugas kedepan sudah menunggu terutama berkenaan dengan pembentukan komisi-komisi dan pembentukan peraturan daerah yang menjadi tugas perdana.

“Komunikasi harus kita bangun, sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Erma Yusneli. (Km/Ko)

Post Views: 197
Continue Reading

Trending