Lampung Utara : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara menggelar Sidang Paripurna dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023, di Ruang Paripurna, Sabtu (13/8/2022) malam.
Paripurna dimulai sekitar Pukul 19:30 WIB yang dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Utara, Wansori ,SH., yang merupakan penampilan perdana secara resmi dalam Paripurna pasca menggantikan Romli, S. Kom sebagai Ketua DPRD Lampura pada 1 Agustus 2022 lalu.
Terlihat 32 anggota DPRD Lampung Utara hadir dalam sidang kali ini. Tapi, tak banyak pejabat teras pemkab yang hadir dalam sidang kali ini meski bupati dan Wakil Bupatinya hadir.
Sekretaris Panitia Kerja Badan Anggaran, Herwan Mega, SE., mengungkapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD Lampung Utara tahun 2023 akan kembali mengalami defisit. Karena, anggaran belanja Pemerintah Lampung Utara tahun 2023 kembali lebih besar dibanding dengan anggaran pendapatan. Jumlah defisit anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp17-an miliar. Defisit ini merupakan hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023 yang dilakukan oleh Panitia Kerja Badan Anggaran DPRD Lampung Utara
“ Defisit sebesar Rp17.555.859.290,00,” Katanya.
Herwan Mega menjelaskan, secara keseluruhan, pendapatan Lampung Utara tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai Rp1.729.822.732.964,00. Jumlah ini lebih kecil sekitar Rp17-an miliar jika dibandingkan dengan total belanja di tahun mendatang. Total belanjanya mencapai sekitar Rp1.747.378.592.256,00.
“ Adapun pembayaran neto mencapai Rp17.555.895.292,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa Rp0,” Jelasnya.
Dalam jalannya sidang tersebut beberapa anggota Dewan melakukan interupsi untuk memberikan saran dan kritik khusus nya untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lampung Utara. Salah satunya, Nurdin Habim, SE dari fraksi Gerindra. Ia mengimbau agar OPD lebih memberikan perhatian yang lebih dalam hal kerjasama di pembahasan KUA-PPAS ini, karena merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kemajuan Lampung Utara. Sementara, Guntur Laksana, SKM dari Partai Perindo memberikan masukan dalam pagu anggaran tidak boleh melebihi yang telah ditetapkan.
Bupati Lampung Utara, Budi Utomo mengatakan, keberadaan rancangan KUA-PPAS terbilang penting karena KUA-PPAS merupakan pondasi utama dalam penyusunan APBD. Dengan begitu, pembahasan yang lebih mendalam oleh pihak eksekutif dan legislatif sangat diperlukan.
“Terima kasih pada rekan – rekan legislatif dan semua pihak yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan KUA-PPAS sehingga nota kesepakatan bersama dapat ditandatangani pada malam ini,” Ucapnya.
