Tulang Bawang Barat: Kesepakatan tersebut menjadi pijakan penting sebelum APBD Tubaba 2027 ditetapkan. Pemerintah daerah dan legislatif kini memiliki arah bersama dalam menyusun kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar lebih terarah pada prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Tubaba di Ruang Rapat Utama gedung DPRD Lantai II. Rapat dipimpin Ketua DPRD Tubaba, Busroni, dan dihadiri Bupati Tubaba Novriwan Jaya, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pejabat Pemkab Tubaba, serta tamu undangan dan insan pers.
Bupati Novriwan Jaya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menjalani proses pembahasan KUA-PPAS hingga menghasilkan kesepakatan untuk Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, penandatanganan nota kesepakatan tersebut bukan sekadar tahapan administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah pada tahun mendatang.
“Rapat Paripurna hari ini merupakan momen penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027,” ujar Novriwan.
Bupati menjelaskan, KUA-PPAS menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2027. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan.
“Proses penyusunan KUA-PPAS ini telah kita lalui bersama melalui pembahasan yang intensif antara Pemda dan DPRD, dengan mengacu pada RKPD Tahun 2027 serta prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Tubaba Tahun 2025-2029,” katanya.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS, Pemkab Tubaba berharap proses penyusunan APBD 2027 dapat berjalan lebih terarah. Setiap kebijakan anggaran diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan perencanaan keuangan daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui kesepakatan ini, kita berharap perencanaan dan penganggaran daerah dapat semakin terarah serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tubaba di tahun depan,” ungkapnya.
Bagi Pemkab Tubaba, kata dia, kesepakatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Sinergi kedua lembaga sangat penting agar kebijakan pembangunan dan penganggaran dapat berjalan sejalan.
“Semoga dengan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini menjadi awal yang baik dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tubaba,” tutur Novriwan.(*)
