BANDAR LAMPUNG-kepala BPKAD Bandar Lampung Beranggapan Bahwa BPK Tidak Adil Dalam Pemeriksaan Keuangan. Sebelumnya BPK telah mengeluarkan laporan keuangan pada mei 2023 untuk tahun anggaran 2022 , yang dimana dalam laporan tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar 2,371 milyar untuk pembayaran honor Pegawai BPKAD.
Kepala BPKAD Bandar Lampung M. Nur Ramdhan mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tebang pilih, pasalnya jika yang dipersoalkan mengenai honor, kenapa tidak di tindak mulai dari tingkat RT Senin (18/9/2023).
“BPK tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan, jika masalah honor ini memang salah kenapa untuk honor RT tidak dipersoalkan, pasalnya perbulan anggaran RT mencapai 11milyar” ungkapnya
“Kami hanya mengeluarkan 500juta perbulan untuk pembayaran honor ini” lanjutnya
Ramdhan pula mengungkapkan bahwa penggunaan anggaran tahun 2022 untuk honor ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2021, namun Peraturan Walikota tersebut dinilai BPK tidak sesuai dengan perpres nomor 33 tahun 2020.
“Anggaran itu digunakan berdasarkan aturan yang ada, jika peraturan walikota yang menjadi dasar penetapan anggaran tersebut tidak sesuai dengan perpres nomor 33 tahun 2020 maka akan kami ajukan untuk mengubah aturan yang ada” tandasnya
“Lagi pula untuk pengembalian kelebihan honor tersebut sudah kami kembalikan walaupun dicicil sesuai dengan kemampuan” imbuhnya
Ketika ditanyai mengenai rencana penjualan aset yang akan dilakukan pemkot apakah untuk menutupi kelebihan honor yang harus dikembalikan, Ramdhan menolak anggapan tersebut, Ia mengatakan bahwa penjualan aset dilakukan berdasarkan aturan, tidak mungkin penjualan yang masuk ke kas negara dapat dipergunakan untuk pembayaran tersebut.
“Tidak ada tujuan begitu, penjualan aset juga baru sebatas rencana, jika dijual pun hasil dari penjualan langsung masuk ke kas negara” pungkasnya(zld/Jul)
